-->

Notification

×

Iklan

Iklan

BPBD Sumbar Kembali Gelar Pelatihan Jitu Pasna

Friday, 17 September 2021 | 15:39 WIB Last Updated 2021-09-17T08:39:14Z


Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, Suryadi Eviontri, memasangkan atribut kepada salah seorang peserta. Ist



PADANG
-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar kembali memberikan pelatihan bagi nagari dan desa dalam penghitungan cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitu Pasna).


Pada 2021, direncanakan ada 8 angkatan masing-masing satu angkatan melibatkan sebanyak 120 peserta. Peserta terdiri dari perangkat nagari, desa dan unsur media.


“Kali ini adalah tahun ke ketiga kita memberikan pelatihan bagi semua elemen masyarkat dalam memberikan pengetahuan hitung cepat dan pengkajian kebutuhan pasca bencana”sebut Kepala Pelaksana BPBD Sumbar diwakili Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, Suryadi Eviontri Kamis (9/9/2021) di Hotel Imelda, Padang.


Dikatakannya, hasil dari pelatihan ini nantinya tidak melahirkan orang-orang yang melakukan evakuasi saat bencana.


Namun, melahirkan perangkat nagari dan desa yang bisa menghitung data dampak bencana.


“Jadi peserta itu tidak untuk evakuasi. Tidak berada di tempat bencana untuk membantu evakuasi, tapi bagaimana memiliki bekal cara penghitungan,”sebutnya.


Disebutkannya, dari 42 angkatan hingga kini setidaknya sudah ada sekitar 960 nagari dan desa yang sudah dilatih. Jumlah itu hampir mencakup total 1.400 desa/nagari di Sumbar.


Dijelasknnya, pentingnya cara penghitungan cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitu Pasna) dalam input data bagi pelaku penanggulangan bencana. Terutama pemerintah dalam penyaluran bantuan.


Dijelaskannya, banyak kesalahan terjadi ketika penanggulangan bencana karena data yang tidak valid. Data yang sudah dimanipulasi.


“Coba bayangkan, bagaimana saudara kita yang sudah mendedikasikan waktu mereka untuk mengurus penanggulangan bencana. Kemudian menjadi bencana pula bagi mereka.


Setelah rehabilitasi dan rekontruksi ternyata mereka berurusan dengan penegak hukum. Masalahnya karena data yang tidak valid, Tidak jernih,”pungkasnya.


Untuk itu BPBD Sumbar mengnjurkan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar ada penguatan dan muatan penghitungan cepat bagi nagari dan desa pasca bencana. Karena perangkat nagari dan desa berada langsung ditengah-tengah masyarakat.


“Mengetahui langsung kondisi bencana, jika terjadi bencana. Maka datanya lebih valid,”ulasnya.


Pada 2021 ini BPBD kembali menggelar Jitu Pasna 8 angkatan. Narasumber pada kesempatan itu dari Adryman, Analis Kerusakan Fisik dan Bangunan BNPB. Kemudian dari BPBD Sumbar. YL

×
Berita Terbaru Update