 |
| Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi melantik |
PADANG, KITAPUNYA.ID — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Arry Yuswandi, mengingatkan pejabat fungsional agar tidak hanya terpaku pada pekerjaan administratif maupun rutinitas di lingkungan perkantoran. Mereka diharapkan lebih mengoptimalkan kemampuan dan keahlian profesional melalui kajian, analisis, serta penyusunan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan.
Arry menilai jabatan fungsional mempunyai posisi penting dalam mendukung jalannya pemerintahan. Sebab, setiap pejabat fungsional memiliki tanggung jawab untuk bekerja sesuai kompetensi dan keahlian pada bidang masing-masing. Dengan demikian, keberadaan mereka harus memberikan kontribusi nyata bagi organisasi, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan rutin.
Ia mencontohkan, pejabat seperti Analis Kebijakan dan Analis Hukum semestinya lebih banyak menjalankan tugas melalui penelitian, pengkajian, dan analisis terhadap berbagai persoalan pemerintahan. Hal tersebut mencakup kebijakan yang sedang disiapkan maupun kebijakan yang telah diterapkan.
“Seorang analis pada dasarnya bertugas melakukan kajian dan analisis. Analis Kebijakan, misalnya, harus mengkaji kebijakan yang akan disusun maupun yang sudah ditetapkan dan sedang berjalan,” kata Arry saat melantik dan mengambil sumpah pejabat fungsional di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, tugas administratif seperti mengetik surat, membuat laporan, hingga mengolah dan merekap data tetap menjadi bagian dari pekerjaan yang bisa dilaksanakan. Namun, aktivitas tersebut tidak boleh mengambil alih porsi utama tugas jabatan fungsional yang mengutamakan keahlian serta kemampuan profesional.
Arry juga menyampaikan bahwa pemerintah telah membuka peluang lebih besar bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mengembangkan jenjang karier melalui jabatan fungsional. Kesempatan ini perlu dimanfaatkan dengan meningkatkan kemampuan diri sekaligus menunjukkan hasil kerja yang sesuai dengan bidang keahlian.
Menurutnya, terdapat tiga kompetensi yang harus dimiliki ASN dalam menunjang pengembangan karier, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Bagi pejabat fungsional, kemampuan teknis menjadi salah satu aspek utama yang harus terus ditingkatkan, tanpa mengesampingkan dua kompetensi lainnya.
“Jabatan yang diemban saat ini merupakan amanah yang diberikan berdasarkan kinerja dan kompetensi. Ada tiga kompetensi ASN, yakni teknis, manajerial, dan sosiokultural,” tuturnya.
Arry berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat membuktikan kepercayaan tersebut melalui kinerja yang terukur, profesional, dan bertanggung jawab. Peran aktif pejabat fungsional diharapkan mampu meningkatkan mutu kebijakan, memperkuat kinerja organisasi, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik.
Dalam kesempatan itu, ia turut menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan hanya kegiatan seremonial. Lebih dari itu, prosesi tersebut merupakan pernyataan komitmen dan tanggung jawab moral bagi ASN untuk menjalankan amanah sesuai peraturan yang berlaku.
“Melalui pengambilan sumpah dan pelantikan, setiap pejabat menyatakan kesanggupannya di hadapan Allah dan Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan tugas berdasarkan aturan serta ketentuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Adapun sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya Roni Putra Hafera, S.STP., M.M. sebagai Perencana Ahli Pertama.
Kemudian, Ade Mila Silvia Syahputri dan Alan Ilham, S.STP., M.M. dipercaya sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pimpinan.
Selanjutnya, Mirawati dan Hari Rizki Satria, H. dilantik sebagai Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum. Mery Nurfatli Yusan, S.STP., M.Si. menjabat Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Umum.
Sementara itu, Dani Aristiyawan dilantik sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Kesbangpol, serta Ibnu Razi Putra Dasri, S.STP., M.M. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pembangunan.(def)
