PADANG-Pemerintah Kota Padang menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti proyek strategis normalisasi Sungai Batang Kandis dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pada Kamis (15/5) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang.
0Rakor ini mempertemukan berbagai pihak kunci, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Dipimpin oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, rapat tersebut fokus pada pencarian solusi komprehensif untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat kelancaran proyek normalisasi Sungai Batang Kandis. Waktu menjadi perhatian utama mengingat masih terdapat sepuluh titik lahan yang mendesak untuk diselesaikan pembebasannya. "Kita saat ini sedang dikejar oleh waktu karena masih terdapat 10 titik yang perlu segera diselesaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita bisa menuntaskan persoalan ini, setidaknya sesuai dengan kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh pihak BWS," tegas Wawako Maigus.
Lebih lanjut, Maigus Nasir mengajak seluruh masyarakat Kota Padang, terutama warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Batang Kandis, untuk bersinergi dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam mempercepat realisasi proyek ini. Beliau menekankan bahwa normalisasi sungai ini adalah proyek vital yang menyangkut kepentingan publik luas, terutama dalam upaya krusial pengendalian banjir di Kota Padang.
"Normalisasi sungai ini merupakan proyek yang sangat strategis dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama dalam upaya pengendalian banjir di Kota Padang. Untuk itu kami harapkan dari dukungan masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Batang Kandis," imbuhnya.
Kepala Satuan Kerja SNVT PJSA WS. IAKR Provinsi Sumatera Barat, Arlendenovega Satria Negara, yang mewakili Kepala BWS Sumatera V Padang, menyampaikan rincian proyek normalisasi yang meliputi pengendalian banjir sepanjang 3,2 kilometer dengan nilai kontrak lebih dari Rp 120 miliar. Proyek ini diharapkan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dengan mengurangi potensi banjir di tiga kelurahan di Kecamatan Koto Tangah: Pasie Nan Tigo, Lubuk Buaya, dan Batipuh Panjang.
Namun, Arlendenovega mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi, yaitu adanya sekitar 800 meter lahan dari total panjang proyek yang masih terkendala pembebasan. Proses pembebasan lahan yang berjalan bersamaan dengan konstruksi menjadi krusial. "Saat ini kami masih menunggu proses pengadaan tanah. Kami menargetkan agar pembebasan lahan bisa dituntaskan paling lambat pada bulan Juni. Jika melampaui batas waktu tersebut, kami khawatir penyelesaian konstruksi tidak dapat dicapai sesuai jadwal," jelasnya.
Rakor ini juga dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Tri Hadiyanto, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, Camat Koto Tangah Fizlan, serta perwakilan dari BWS Sumatera V dan BPN Kota Padang, menunjukkan kolaborasi lintas instansi untuk keberhasilan proyek ini.
0 Comments