Sinergi Kuat: CIMB Niaga dan Perbarindo Pacu Bisnis UMKM

  

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) 2022-2026 Tedy Alamsyah (kedua kiri) berbincang dengan Team Head Commercial Banking BPR - CIMB Niaga Winda Fibriana (kedua kanan), Branch Manager CIMB Niaga Cabang Padang Tellyana (kanan), dan Business Improvement Commercial Banking CIMB Niaga Panji Mardhani (kiri) di sela Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Perbarindo di Padang, Jumat (18/10/2024). 

PADANG-Dalam upaya bersama memajukan sektor keuangan di Indonesia, CIMB Niaga secara aktif menjalin kerja sama dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo). Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia.

Melalui beragam layanan perbankan yang komprehensif, mulai dari fasilitas kredit hingga solusi manajemen kas, CIMB Niaga berkomitmen untuk memfasilitasi pertumbuhan BPR-BPRS. Dengan demikian, UMKM yang menjadi nasabah utama BPR-BPRS dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Team Head Commercial Banking BPR - CIMB Niaga Winda Fibriana menyampaikan CIMB Niaga aktif mendukung Perbarindo dan pengembangan bisnis BPR-BPRS dengan memberikan layanan perbankan yang lengkap mulai dari fasilitas kredit, funding, cash management, dan beragam produk lainnya untuk mendukung terbentuknya ecosystem financing.

"Dengan solusi yang komprehensif tersebut, diharapkan BPR-BPRS dapat tumbuh secara sehat dan memberikan layanan optimal kepada nasabah melalui solusi perbankan secara digital yang aman dan cepat," katanya, Jumat (18/10/2024) di ZHM Hotel Padang

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perbarindo 2022-2026 Tedy Alamsyah menyampaikan meskipun BPR-BPRS sempat mengalami turbulensi di masa Covid-19, namun prospektif di masa pemulihan ekoonomi nasional.

"Dalam masa pemulihan pasca Covid-19, BPR-BPRS akan selalu hadir di tengah masyarakat kecil, membantu upaya pemerintah memberantas rentenir," katanya.

Tedy menkankan, agar BPR-BPRS dapat eksis dan memiliki daya saing perlu dilakukan penguatan terhadap BPR-BPRS.

"Kami menyambut baik kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, OJK dan LPS yang telah memberikan insentif bagi industri BPR-BPRS untuk mengoptimalkan ruang relaksasi dalam menjaga kinerjanya. Tentu upaya tersebut merupakan cara yang ampuh bagi kita bersama untuk tetap survive dan bangkit," harapnya.

Terkait isu regulasi yang menjadi kendala dalam pengembangan BPR-BPRS, pihaknya berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong BPR-BPRS bertumbuh secara positif.

Berdasarkan data OJK, kinerja BPR-BPRS masih terjaga dengan baik. Pada Maret 2024, total aset BPR dan BPRS tumbuh sebesar 7,34 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp216,73 triliun.

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) BPR dan BPRS tumbuh 8,60 persen yoy menjadi senilai Rp158,8 triliun. Kemudian penyaluran kredit dan pembiayaan tumbuh 9,42 persen yoy menjadi senilai Rp161,90 triliun.

Terkait tata kelola, OJK sendiri telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR-BPRS (POJK Tata Kelola).

POJK ini diterbitkan untuk terus mendorong agar BPR-BPRS dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya. (*)

0 Comments