Optimalkan 30 Ribu Loker Kopdes Merah Putih, Nevi Zuairina: Harus Jadi Motor Ekonomi Desa

Anggota DPR RI, Nevi Zuairina. Ist 

JAKARTA , KITAPUNYA.ID— Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah yang membuka 30.000 lowongan kerja untuk posisi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Program rekrutmen berskala nasional ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi di tingkat desa.

Berdasarkan informasi resmi, rekrutmen tahap awal yang telah dibuka sejak pertengahan April 2026 ini menyasar lulusan perguruan tinggi untuk ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia. Nevi menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penciptaan lapangan kerja, melainkan upaya membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berdaya saing.

“Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah. Ini bukan hanya tentang angka 30.000 lowongan kerja, tetapi merupakan investasi besar dalam melahirkan pemimpin ekonomi baru di desa-desa kita,” ujar Nevi dalam keterangan resminya, Jumat (24/4).

Meski mendukung penuh, legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan bahwa keberhasilan Kopdes Merah Putih sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang direkrut. Ia menekankan bahwa manajer terpilih wajib memiliki jiwa kewirausahaan, kapasitas manajerial yang mumpuni, serta integritas tinggi.

“Manajer Kopdes harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Tugas mereka lebih dari sekadar urusan administrasi; mereka harus punya visi bisnis yang kuat, mampu membangun jejaring, dan sanggup menghidupkan potensi lokal yang selama ini terpendam,” tegas Politisi PKS tersebut.

Lebih lanjut, Nevi juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan sistem pelatihan, pendampingan, serta pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. Tujuannya, agar Kopdes Merah Putih tidak menjadi program yang layu setelah diluncurkan, melainkan tumbuh menjadi pusat produksi dan distribusi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Kita ingin Kopdes Merah Putih menjadi simbol kebangkitan ekonomi desa yang inklusif. Oleh karena itu, transparansi dalam proses seleksi dan tata kelola yang akuntabel adalah kunci utama yang tidak boleh ditawar,” tutup Nevi Zuairina.

0 Komentar

silakan komentar yang berguna