 |
| Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. |
JAKARTA, KITAPUNYA.ID– Pemerintah telah melakukan pembaruan terhadap sistem peringatan dini bencana selama empat tahun terakhir, khususnya untuk menghadapi gempa bumi dan potensi tsunami.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat serta memperluas cakupan sistem peringatan dini, mengingat risiko bencana geologi yang tinggi di Indonesia.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menekankan bahwa peningkatan kapasitas sistem peringatan dini menjadi fokus utama pemerintah bersama lembaga terkait, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Dalam empat tahun terakhir, pemerintah pusat, BNPB, dan BMKG terus berupaya meningkatkan kemampuan peringatan dini untuk gempa bumi dan tsunami,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Ia menambahkan, penguatan sistem ini tidak hanya dilakukan secara kebijakan, tetapi juga melalui pembangunan infrastruktur peringatan dini di wilayah-wilayah rawan bencana.
Contohnya di Sulawesi Utara dan Maluku Utara yang baru saja diguncang gempa. Di daerah tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah dilengkapi dengan berbagai perangkat peringatan dini.
“Di Sulawesi Utara maupun Maluku Utara, BPBD kini memiliki perangkat peringatan dini berbasis teknologi yang dipasang BMKG di sepanjang pantai, dan BNPB juga telah membangun pusat pengendalian operasi serta sirine peringatan,” jelasnya.
Menurut Suharyanto, efektivitas sistem ini terbukti saat gempa terjadi pada Kamis pagi. Ia memantau langsung kondisi di lapangan melalui laporan dari BPBD setempat.
“Gempa pagi tadi saya pantau. Laporan dari Kalaksa BPBD menunjukkan sirine berbunyi, sehingga masyarakat mendapat informasi awal terkait gempa bumi, bahkan potensi tsunami,” ujarnya.
Suharyanto menilai, berfungsinya sirine peringatan dini menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem mitigasi yang dikembangkan pemerintah dalam memberikan peringatan awal kepada masyarakat.(def*)
0 Comments