Kawal Efisiensi Perusahaan Negara, Legislator PKS Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Risiko Pekerja BUMN

 

Anggota DPR RI Nevi Zuairina.

JAKARTA, KITAPUNYA.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, memberikan tanggapan strategis terkait rencana pemerintah yang akan menata ulang struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pengurangan jumlah entitas. 

Nevi menekankan bahwa proses perampingan ini harus dilandasi oleh peta jalan (roadmap) yang jelas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Menurut politisi PKS ini, meskipun efisiensi adalah langkah yang diperlukan, pemerintah tidak boleh gegabah dalam mengeksekusi kebijakan tersebut tanpa perencanaan yang matang.

Nevi menegaskan bahwa restrukturisasi BUMN harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas. Setiap tahap pengurangan entitas perlu memiliki indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang kuat untuk memastikan bahwa tujuan akhir bukan sekadar mengecilkan jumlah, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan.

“Roadmap restrukturisasi harus transparan, bertahap, dan berbasis pada kebutuhan negara serta pelayanan publik. Jangan sampai proses ini memicu kebingungan, baik di internal BUMN maupun bagi masyarakat luas sebagai pengguna jasa,” tegas Nevi.

Sebagai wakil rakyat, Nevi secara khusus menyoroti aspek perlindungan tenaga kerja. Ia mengingatkan bahwa setiap perubahan struktur organisasi memiliki konsekuensi sosial-ekonomi yang signifikan, terutama bagi para karyawan di bawah naungan BUMN yang terdampak.

"Peta jalan tersebut harus mencakup strategi mitigasi risiko yang nyata. Harus ada solusi dan skema perlindungan bagi pekerja serta masyarakat agar perubahan struktur ini tidak memberikan dampak negatif terhadap roda perekonomian lokal," jelas Legislator asal Sumatera Barat ini.

Menutup pernyataannya, Nevi mengingatkan bahwa BUMN memiliki mandat sebagai pelayan publik selain fungsi komersialnya. Oleh karena itu, penataan ulang ini diharapkan mampu menghasilkan entitas yang lebih sehat secara finansial namun tetap tangguh dalam menjalankan fungsi sosialnya bagi bangsa dan negara.

“Saya berharap pemerintah segera memformulasikan rencana yang jelas dan terarah. Kita ingin pembenahan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Nevi Zuairina.