Tarif Baru AS Ancam Ekspor RI, Nevi Zuairina Desak Pemerintah Bertindak Cepat

Anggota DPR RI, Nevi Zuairina. Ist 

JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret menyikapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. 

Presiden AS Donald Trump secara resmi telah menetapkan tarif baru sebesar 32% untuk seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar AS.

"Kebijakan ini jelas akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama pelaku usaha ekspor, termasuk UMKM. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk melindungi industri nasional," tegas Nevi di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Politisi PKS itu menjelaskan, langkah proteksionis AS didasarkan pada defisit perdagangan yang besar. Data Biro Sensus AS menunjukkan, total perdagangan barang kedua negara pada 2024 mencapai USD 38,3 miliar, dengan ekspor AS ke Indonesia sebesar USD 10,2 miliar, sementara impor dari Indonesia mencapai USD 28,1 miliar, menyisakan defisit USD 17,9 miliar bagi AS.

Meskipun demikian, Legislator asal Sumbar II ini melihat adanya peluang yang bisa dioptimalkan. Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat ratifikasi perjanjian dagang internasional seperti IJEPA dan AANZFTA, serta mendorong perjanjian lain seperti IEU-CEPA, IPEF, dan India-Indonesia CEPA. "Perluasan pasar global bukan lagi pilihan, tapi keniscayaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Nevi mendorong pemerintah untuk menyusun peta jalan strategi ekspor jangka menengah dan panjang. Strategi ini tidak hanya fokus pada negosiasi jangka pendek dengan AS, tetapi juga mencakup pembangunan pusat logistik dan kawasan industri berorientasi ekspor ke negara-negara non-AS, diversifikasi pasar ke India, Afrika, dan Timur Tengah, serta percepatan transformasi industri berbasis teknologi dan nilai tambah.

Ia juga menekankan pentingnya Indonesia proaktif menegosiasikan preferential treatment untuk produk unggulan nasional seperti tekstil ramah lingkungan, komponen elektronik, dan hasil pertanian olahan. Menurutnya, pendekatan ini akan memperluas pasar sekaligus memberikan kepastian bagi investor dan eksportir.

"Diplomasi dagang harus diarahkan pada negara-negara mitra strategis seperti AS, Uni Eropa, India, dan negara-negara Teluk demi menjaga keberlanjutan pertumbuhan industri nasional di tengah ketegangan geopolitik," tutup Nevi Zuairina.