 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran, Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar Datuk Nan Sati itu, DPRD Padang menyambut baik kesepakatan dari pelaku usaha sound system (orgen tunggal) untuk tidak beroperasi melewati pukul 00.00 WIB.Prokopim |
PADANG-Wali Kota Padang, Fadly Amran, resmi mengukuhkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang pada Rabu, 28 Mei 2025. Tim yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Maigus Nasir ini dibentuk dengan tujuan utama untuk memberantas kemiskinan di wilayah Padang.
Dalam acara pengukuhan di Balai Kota Padang, Fadly Amran menyampaikan tiga strategi utama yang akan diterapkan untuk menekan angka kemiskinan:
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat: Melalui program bantuan sosial dan subsidi yang ditujukan untuk kelompok rentan.
Meningkatkan pendapatan masyarakat: Lewat program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan.
Membangun infrastruktur dasar yang layak: Seperti jalan lingkungan, sanitasi sehat, dan akses air bersih.
Fadly Amran menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan statistik, melainkan tentang perjuangan hidup warga dengan segala keterbatasan. "Kita tidak bisa diam, TKPK harus hadir sebagai garda terdepan yang bergerak dengan strategi dan empati," ungkapnya.
Meskipun Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kota Padang saat ini berada di angka 84,36—tertinggi di Sumatera Barat—angka pengangguran masih cukup tinggi. "TKPK kita harapkan segera bekerja dan terukur," kata Wali Kota.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Padang sekitar 41.400 jiwa, atau setara dengan 4,06 persen dari total populasi, menunjukkan penurunan 0,11 persen dari tahun sebelumnya.
"Kita ingin Padang bebas dari kemiskinan ekstrem, harapannya warga punya akses hidup lebih layak, lebih manusiawi. Kita harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya lewat program, tapi lewat keberpihakan. Mari bergerak bersama, demi Padang yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial,” ajak Fadly.
Sinergi Program
Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, menambahkan bahwa pengukuhan TKPK ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan langkah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga sosial, serta mitra pembangunan lainnya.
“Melalui 40 program unggulan yang tersebar di berbagai OPD, kita harap tidak ada lagi program yang tumpang tindih. Semua bergerak menuju satu tujuan: percepatan penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem,” jelas Yenni.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan OPD, badan usaha, LKAAM, Bundo Kanduang, Baznas, LPM, instansi vertikal, serta lembaga sosial tingkat kota, provinsi, dan nasional.
0 Comments