 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat membuka rakor P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang di Auditorium Gubernuran, Rabu 14 Mei 2025. Ist |
PADANG- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) se-Sumatera Barat.
Acara yang berlangsung di Auditorium Gubernuran ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen dalam melindungi perempuan dan anak dari ancaman kekerasan di ranah Minangkabau.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi dengan tegas menyampaikan urgensi kebersamaan yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi antara berbagai pihak terkait. Ia menekankan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap kelompok rentan ini memerlukan kolaborasi yang solid dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat keluarga hingga lembaga-lembaga resmi.
"Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas kontribusi yang telah diberikan oleh semua pihak selama ini. Kami juga sangat terbuka terhadap masukan konstruktif dari berbagai instansi dan lembaga. Sinergi yang kuat adalah kunci untuk memperkokoh sistem perlindungan bagi perempuan dan anak di Sumatera Barat," ujar Gubernur Mahyeldi.
Lebih lanjut, Mahyeldi mengingatkan bahwa fondasi utama pencegahan kekerasan terletak pada lingkungan keluarga. Komunikasi yang efektif dalam rumah tangga, serta penguatan nilai-nilai agama dan kearifan lokal, dipandang sebagai langkah awal yang krusial. Ia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan setiap indikasi atau kasus kekerasan melalui mekanisme yang ada, mulai dari tingkat RT/RW, Satuan Tugas (Satgas), hingga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Rapat koordinasi ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya, termasuk Prof. Dr. Seto Mulyadi (Kak Seto), Kepala Dinas P2TP2A Sumatera Barat, Ketua P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang, serta motivator Hidayatul Taufik. Para peserta yang hadir berasal dari berbagai dinas dan lembaga yang bergerak dalam layanan perlindungan perempuan dan anak di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, menunjukkan betapa seriusnya perhatian terhadap isu ini.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan keprihatinannya atas tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercermin dalam data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Data menunjukkan peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap anak, dari 617 kasus pada tahun 2022 menjadi 841 kasus pada tahun 2023, dan meskipun menurun, masih berada di angka 721 kasus pada tahun 2024. Jenis kekerasan yang paling dominan dilaporkan adalah fisik, psikis, dan seksual, dengan mayoritas korban berada pada rentang usia 13 hingga 17 tahun.
Situasi serupa juga terjadi pada kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana jumlah korban mengalami peningkatan dari 216 korban pada tahun 2020 menjadi 237 korban pada tahun 2023, dan melonjak tajam menjadi 309 korban pada tahun 2024. Data-data ini menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk mengambil tindakan yang lebih konkret dan terpadu.
Selain isu kekerasan, Gubernur Mahyeldi juga menyoroti permasalahan perkawinan anak yang masih menjadi tantangan di Sumatera Barat. Ia mengungkapkan bahwa faktor ekonomi, tekanan sosial, serta minimnya akses terhadap pendidikan seringkali menjadi pemicu terjadinya pernikahan di usia dini. Padahal, perkawinan anak memiliki potensi besar untuk menimbulkan risiko kekerasan dalam rumah tangga serta masalah kesehatan reproduksi bagi anak perempuan.
Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Mahyeldi menekankan pentingnya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak, serta pemahaman mengenai perlindungan hukum yang tersedia. Ia menyadari bahwa stigma di masyarakat masih menjadi kendala dalam pelaporan kasus kekerasan, dan ini menjadi tantangan bersama yang harus diatasi.
Gubernur juga mendorong penguatan kerja sama lintas sektor sebagai kunci keberhasilan upaya perlindungan. Ia meyakini bahwa sinergi yang efektif hanya dapat terwujud jika setiap pihak saling menghargai peran dan tanggung jawab masing-masing, terbuka dalam berdiskusi, dan memiliki visi yang sama dalam melindungi perempuan dan anak.
"Komunikasi yang rutin dan pertukaran ide akan memunculkan berbagai solusi kreatif dan inovatif. Saat inilah kita harus bergerak bersama, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Kekuatan kita terletak pada persatuan dan kolaborasi," pungkas Gubernur Mahyeldi.
Sementara itu, Ketua P2TP2A Sumatera Barat, Hj. Harneli Mahyeldi, dalam laporannya menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar isu hak asasi manusia, melainkan juga memiliki korelasi langsung dengan kualitas masa depan keluarga dan bangsa. Ia mengingatkan bahwa filosofi budaya Minangkabau yang menempatkan perempuan pada posisi sentral dalam keluarga (Bundo Kanduang dalam Rumah Gadang) seharusnya menjadi landasan yang kuat untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
“Ini adalah bagian dari warisan nilai-nilai luhur yang harus kita jaga, lestarikan, dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Hj. Harneli Mahyeldi.
Lebih lanjut, Harneli menekankan peran strategis P2TP2A dalam melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak di tengah dinamika perubahan sosial yang pesat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengurus P2TP2A menjadi agenda penting untuk memastikan pelayanan yang optimal.
Dengan mengusung tema sentral “Meningkatkan Sinergisitas P2TP2A dan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”, kegiatan ini tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat komitmen dan menyatukan langkah dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi para korban kekerasan dan kelompok rentan lainnya.
“Melalui forum ini, kita tidak hanya memahami tugas dan fungsi masing-masing lembaga, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi dalam pelayanan dan memperkuat jaringan kerja sama lintas sektor yang solid,” tutur Hj. Harneli Mahyeldi.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prof. Dr. Seto Mulyadi (Kak Seto) di Padang, yang telah bersedia hadir secara langsung untuk berbagi ilmu dan pengalaman berharga dalam upaya meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, fasilitator, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kepada seluruh peserta, mari kita manfaatkan forum yang berharga ini sebaik mungkin untuk saling belajar, bertukar pengalaman, dan menyusun langkah-langkah konkret dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Barat,” tutup Hj. Harneli Mahyeldi dengan penuh harap. CN
0 Comments