 |
| Suasana rakor kepala sekolah SMA sederajat. Ist |
PADANG-Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menghimbau kepala sekolah melakukan evaluasi program pembelajaran. Caranya dengan meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan sinergi, koordinasi dan sinkronisasi pendidikan yang berkualitas serta berdaya saing.
"Dengan adanya optimalisasi potensi, peningkatan kapasitas guru serta fasilitas, diharapkan sekolah tidak lagi menjadi penyumbang pengangguran terbesar. Namun sebaliknya mampu menghadirkan generasi-generasi terbaik diberbagai bidang dan keahlian yang akan berkontribusi dalam menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang," kata gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Pendidikan Kepala SMA, SMK dan SLB Negeri se-Sumbar Tahun 2022, di Rocky Hotel, Padang, Rabu (16/3/2022).
Disebutkannya, sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, peran kepala sekolah menjadi kunci strategis untuk memajukan sekolah pada era Merdeka Belajar. Para kepala sekolah diminta harus mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada demi kemajuan pendidikan dan kualitas lulusan sekolah.
"Ditangan bapak ibu lah kunci kemajuan bangsa ini, melalui pendidikan. Apalagi di era merdeka belajar ini, kewenangan Kepsek sangat besar. Karena itu, jika kita ingin bersungguh-sungguh di dunia pendidikan ini, berikan perhatian dan waktu terbaik. Kepala sekolah harus mampu mengoptimalkan semua potensi yang ada, diantaranya potensi alumni untuk kemajuan sekolah," jelas gubernur.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Suryanto, dalam laporannya menyampaikan kegiatan rakor berlangsung 16-18 Maret dalam rangka untuk menjawab tantangan ke depan di dunia pendidikan yang semakin dinamis.
Rakor diikuti 300 kepala sekolah SMA/SMK dari 19 kabupaten/kota di Sumbar.
Sementara dari dari BPS, lulusan SMK memberikan kontribusi besar terhadap jumlah pengangguran terbuka di Sumbar. Data 2020, tingkat pendidikan angka pengangguran masih didominasi lulusan SMK yang paling tinggi mencapai 8,68 persen.
Disusul lulusan perguruan tinggi sebesar 8,13 persen dan terendah SMP sebesar 53,10 persen. Hal ini menunjukan ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada lulusan SMK dan Perguruan Tinggi.
Berdasarkan data BPS Sumbar, pada posisi Agustus 2019 jumlah angkatan kerja mencapai 2,60 juta jiwa, meningkat 46.900 jiwa dari tahun sebelumnya. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,46 juta orang dominan 35,17 persen terlibat disektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan spesifikasi 62,6 persen berstatus pekerja informal.
Banyaknya lulusan SMK yang jadi pengangguran disoroti Ketua DPRD Sumbar, Supardi.
"Angka ini menunjukkan tidak terjadi kesesuaian antara pendidikan vokasi dengan pasar dunia kerja. Hal ini harus dicarikan solusinya. Salah satunya dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) di masing-masing daerah," kata politisi Gerindra itu. YL
0 Comments