 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi dan Wagub Sumbar, Audy Joinaldy |
PADANG-Tiga bulan pasca pelantikan, Gubernur Mahyeldi tetap upayakan tuntaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menjadi target utamanya tuntas dalam 100 hari kerja. Pada 25 Mei 2021 tepat 3 bulan Gubernur Mahyeldi dilantik menjadi Gubernur Sumbar.
Guna mewujudkan target itu, Gubernur Mahyeldi terut memburu penyusunan di tingkat tim. Terutama di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang.
"Kita upayakan target penyusunan itu selesai cepat,"sebutnya, Kemarin.
Dikatakannya, setelah RPJMD nantinya tuntas, maka dirinya bersama Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy dapat melaksanakan visi misinya. Selain itu juga akan dapat mempercepat realisasi anggaran di lingkungan Pemprov Sumbar.
Selain itu, dengan tuntasnya RPJMD, juga dapat mempercepat perubahan anggaran pada 2021. Secara tidak langsung juga mempercepat pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan visi-misi.
Untuk RPJMD, saat ini tim Bappeda Sumbar sudah akan menyerahkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan ditetapkan di DPRD Sumbar. Tahapannya sudah selesai, tinggal di koreksi oleh Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementrian Dalam Negeri Bangda.
"Besok akan diserahkan ke DPRD Provinsi, mudahan di DPRD tidak lama-lama,"sebutnya.
Dijelaskannya, target menuntaskan RPJMD dalam 100 hari kerja optimis dicapai. Karena diperkirakan pada 28 Mei 2021 sudah dapati paripurnakan di DPRD Sumbar.
Diungkapkannya, RPJMD Sumbar 2021-20226 adalah penjabaran dari visi dan misinya bersama Wakil Gubernur Sumbar. Visi dan misi serta program unggulan Pemprov Sumbar hingga 2024 ke depan yang tertuang dalam RPJMD 2021 -2026
Pembangunan Sumbar ke depan mengusung visi “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Berkelanjutan”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemprov Sumbar telah menyusun sejumlah misi, yakni, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
Misi berikutnya, meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Misi selanjutnya, meningkatkan usaha perdagangan dan industrikecil / menengah serta ekonomi berbasis digital, meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
Juga ada misi meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan, mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.
Sejumlah program unggulan Pemprov Sumbar tahun 2021 hingga 2026. Yakni, mewujudkan Sumbar sehat dan cerdas, Sumbar religius dan berbudaya, Sumbar sejahtera dan Sumbar berkeadilan.
Sumbar Sehat dan Cerdas
Program unggulan ini diwujudkan dengan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan penanganan, pencegahan dan pengendalian Covid-19. Selain itu, menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya, serta peningkatan kesadaran masyarakat mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
Berikutnya, menjadikan Stadion Utama Sumatera Barat (Main Stadium) di Sikabu Kabupaten Padangpariaman sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi, serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai AKB. Juga ada program tunjangan khusus sebesar Rp2,5 juta untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 persen, membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses pendidikan. Kemudian program seribu beasiswa kuliah di perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.
Sumbar Religius dan Berbudaya
Melalui program unggulan ini, Pemprov Sumbar ingin menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya, Gedung LKAAM dan MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan wisata religi. Juga ada dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan.
Pemprov Sumbar juga ingin menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi Sumbar sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (education tourism). Tidak hanya itu, Pemprov Sumbar juga mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan
Sumbar Sejahtera
Sumbar sejahtera diwujudkan dengan meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta mengalokasikan 10 % anggaran Pemprov Sumbar untuk sektor pertanian. Selain itu, juga mewujudkan Sumbar sebagai salah satu lumbung padi dan jagung, serta mandiri beberapa komoditas ternak.
Program lainnya, memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian. Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif. Juga ada program meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.
Program berikutnya membangun industri pariwisata melalui satu destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan, membangun tiga pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf internasional.
Sumbar Berkeadilan
Sumbar berkeadilan dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan, serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
Selain itu, percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang. Juga perlu dilaksanakan pengembangan kota dan kabupaten tangguh bencana berbasis masyarakat dan komunitas. Optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy) dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik (e-government).YS/YL
0 Comments