-->

Notification

×

Iklan

Iklan

JPS: Barang atau Uang?

Thursday, 24 December 2020 | 05:43 WIB Last Updated 2020-12-23T22:43:26Z
Elfindri Dir SDGs Unand


Oleh 


Elfindri Dir SDGs Unand


Bu Risma pertama kali ketemu tahun 2017. Ketika beliau kami undang sebagai pembicara tamu di Dewan Pendidikan Tinggi (DPT). 


Kami terkesan atas keberfihakan beliau sebagai birokrat kepada masyarakat, apalagi "wong cilik" yang memerlukan layanan.


Dalam waktu yang tidak terlalu lama beliau mampu menyulap kota Surabaya, bagaimana solusi terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) kota, pengalihan pekerjaan "super marginal" Gang Dolly sehingga lebih terhormat, sampai membawa banyak birokrat mau bekerja seperti beliau. Itu kesan positif saya.


Sehari beliau sebelum dilantik menjadi Menteri Sosial RI, sebagaimana yang diperkirakan banyak orang, beliau langsung mengusulkan garis besar kebijakan.


Dua diantaranya adalah melibatkan Pendidikan Tinggi (PT) dan desain Program Jaringan Sosial (PJS).


PJS pengalaman


Program jaringan sosial banyak. Namun yang menarik adalah keampuhan antara model "direct cash" alias tunai dibandingkan dengan dalam bentuk barang yang diperlukan.


Sejatinya semua baik saja kalau memang niat untuk melaksanakan program pada kepentingan masyarakat yang terkena dampak. 


Tidak ada model yang fix namun semenjak diperkenalkan selalu negara donor memperbaikinya.


Keuntungan program JPS dalam bentuk barang adalah masyarakat bisa menerima langsung bentuk barang yang diterima. Sejatinya nilai yang dipatok adalah berdasarkan "garis kemiskinan". 


Sehingga jika satu bulan sebuah rumah tangga memperoleh Kompensasi barang sebanyak Rp 600 ribu, nilai itu akan dapat memenuhi keperluan yang mendesak untuk memenuhi konsumsi masyarakat.


Model ini akan memudahkan masyarakat jika nilainya tidak menyusut, namun memancing banyaknya pelaku dan pengejar rente. 


Masalah dalam bentuk Raskin, atau paket sembako hampir bermasalah. Pasca resesi 1998 dulu penulis menemukan kemencengan dari sasaran program sekitar 10-15 persen. Selain kesalahan penerima, kesalaham lain adalah mutu beras. 


Selain dari itu beras dijual oleh petani dan ditukarkan dengan uang atau beras yang lebih baik.


Model sembako pada kasus Bansos jelas sedang dalam masalah. Namun diperkirakan masalah kualitas memang sering disoroti kurang apalagi nilai.  Risiko desain paket sembako ternyata terulang.


Apakah Risma akan lebih baik menangani dengan memberikan model cash? Tidak pula menjamin mengingat selain sasaran data penerima mesti benar, mereka yang menerima.memang mesti memiliki nomor rekening.


Dana langsung ke rekening penerima. Diharapkan akan dapat menggerakan konsumsi karena adanya injeksi daya beli. 


Namun jika dalam rumah tangga di mana keputusan alokasi rumah tangga tidak kompromi, risiko yang muncul adalah penerima uang cash akan menggunakan uang. Bisa pembeli rokok, beli pulsa, bensin atau keperluan konsumsi utama.


Jika diperuntukan pada konsumsi utama, maka jelas akan semakin muncul permintaan di desa desa. Dan akan menggerakan ekonomi lokal.


Praktek yang lain dilakukan tidak dalam bentuk cash, atau barang namun dalam bentuk subsidi pada barang yang diberi label. Yang untung model ini adalah produsen oleh usaha yang menghasilkan.


Bagaimanapun model yang dikembangkan akhir akhir ini adalah JPS bersyarat. Syaratnya mudah bisa untuk peningkatan kesadaran rumah tangga untuk mau terima imunisasi, penerima juga mesti kirim anak untuk sekolah. 


Untuk isu terakhir adalah JPS bisa juga dikaitkan dengan vaksin corona. Mereka bisa terima kompensasi uang dan sekaligus vaksin.


Sebuah kajian yang baru siang tadi saya baca ditulis oleh Banerjee dkk. (2020) AER menemukan bahwa ketika program didesain oleh pemerintah lewat sistem e-government, maka dapat mengurangi terjadinya korupsi sebesar 19 persen. Meningkatkan lapangan kerja, dan efisiensi anggaran pemerintah mencapai 24 persen.


Oleh karena jika model proses implementasi yang dilakukan dalam pelayanan departmen sosial memanfaatkan IT, sasaran penerima terbuka diketahui publik, maka dana "cash" diharapkan akan relative lebih efektif ketimbang model sebelumnya.


Unsur bersyarat masih saya yakini jauh lebih baik, syaratnya cukup mau mendapatkan vaksin corona. 


Maka tercorengnya muka departmen sosial oleh menetri sebelumnya mungkin dapat diperbaiki oleh Bu Risma. Semoga beliau berhasil. (*)

×
Berita Terbaru Update