-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Rumah Makan dan Perkantoran jadi Sumber Penularan Covid-19? Ini Penjelasan Ahli

Thursday, 24 September 2020 | 10:46 WIB Last Updated 2020-09-24T03:46:04Z

Rumah makan Padang. covesia.com

PADANG-
Rumah makan, perkantoran dan tempat keramaian lainnya perlu diatur sesuai protokol kesehatan. Berbagai tempat tersebut bisa menjadi sumber penularan virus Covid-19, karena banyak menngundang massa.  


"Rumah makan dan perkantoran harus diatur, sebab bisa menjadi sumber penularan virus Covid-19," kata Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas (Unand), Padang, dr. Andani Eka Putra, yang menjadi salah satu narasumber dalam webinar yang diselenggarakan Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia (DRRC UI) bekerjasama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI), pada Selasa (22/9).


Webinar yang banyak menghadirkan nara sumber itu mengusung tema ”Mengapa harus PERDA?: Tantangan Implementasi Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru, Pendekatan Pentahelix Tangani COVID-19 ala RM Padang”.


Dijelaskan Andani, pola di rumah makan harus diganti tidak lagi dihidangkan seperti biasa. Dimana makanan diletakkan di atas meja secara terbuka.


"Saat saya ke Surabaya beberapa waktu lalu, rumah makan Padang di sana sudah tidak lagi meletakkan makanan dengan cara dihidangkan. Tapi makan satu-satu dengan kondisi antar satu orang berjarak satu sama lain. Kalau di Padang masih dihidangkan dan masih banyak yang tidak berjarak-jarak," terang Andani.


Kemudian perkantoran jam nya harus diatur, tidak boleh lagi semua karyawan atau pegawai masuk secara bersama-sama seperti hari-hari normal.


Menurut Andani, sebagai orang yang berperan di labor tempat pemeriksaan hasil sampel swab pasien, dia optimis virus Covid-19 bisa dikendalikan. Sebab saat ini dia bersama timnya mampu melakukan pemeriksaan sampel 5000 per hari. Dengan banyaknya pemeriksaan, terang dia akan mempercepat penemuan pasien positif Covid-19 di provinsi ini.


Untuk itu, pria asal Pesisir Selatan itu meminta pemerintah daerah memperkuat fungsi rumah sakit, pihak rumah sakit melakukan pengaturan manajemen secara baik dan benar.


"Ke depannya diharapkan masing-masing rumah sakit punya peran dan fungsi secara baik. Misalnya di RSUP M. Djamil Padang sebagai rumah sakit utama penanganan kasus positif Covid-19, hanya merawat pasien dengan kasus berat dan berat sekali. Jangan ada lagi pasien dengan gejala sedang dan ringan dirawat di sana," bebernya.


Kondisi itu katanya, untuk menekan angka kematian pasien Covid-19. Sebab sejak kasus positif meningkat, rumah sakit di berbagai daerah penuh. Ketika ada pasien positif dengan gejala berat, mereka terpaksa pulang dan akhirnya meninggal dunia karena tidak mendapatkan perawatan semestinya.


"Berbagai kasus tersebut harus diantisipasi. Jadi rumah sakit yang ada di Sumbar, selain rumah sakit rujukan utama, hanya merawat pasien dengan gejala sedang dan ringan dengan penyakit bawaan bisa dirawat di rumah sakit yang bukan RS utama. Untuk pasien dengan tanpa gejala harus disiapkan ruang isolasinya oleh pemerintah daerah. Seperti di nagari-nagari," ujarnya.


Pemimpin Redaksi Harian Singgalang, Khairul Jasmi, yang juga menjadi narasumber dalam webinar tersebut mengatakan selama pandemi pemerintah tidak kokoh dalam bersikap. Sembarang bicara dan selalu mencari kambing hitam ketika terjadi masalah.


"Contohnya pemakaian masker, awalnya kata pemerintah hanya untuk yang sakit saja. Setelah itu harus pakai masker semuanya. Kemudian, masker kain, boleh digunakan untuk antisipasi virus. Berlomba-lomba masyarakat membuat agar ekonomi bergerak. Sekarang masker kain tidak dibenarkan lagi untuk dipakai. Selalu seperti itu. Akhirnya masyarakat tidak percaya apa yang dikatakan pemerintah," terang KJ.


Dia berharap, pemerintah melibatkan semua unsur dalam melakukan sosialisasi bahaya virus Covid-19. Saat sosialisasi pemerintah harus menggunakan media, jangan lakukan sendiri-sendiri. Sebab media sebagai alat pemberi informasi telah banyak menayangkan dan menerbitkan berbagai fakta di lapangan.


Kemudian pemerintah diminta untuk tidak menggunakan istilah-istilah yang tak dimengertikan masyarakat. Tapi menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.


"Jika kita ingin dekat dengan rakyat buang istilah-istilah yang tidak dimengerti rakyat," katanya.


Sementara, webinar yang berlangsung dari pukul 13.30 hingga 16.30 itu dibuka Rektor Unand, Prof. Yuliandri dan dimoderatori oleh Dr. dra. Dumilah Ayuningtiyas. Narasumber lainnya gubernur Sumbar, Polda Sumbar, Buya, H Mas'oed Abidin, Walikota Patakumbuh, anggota DPRD Sumbar, Ketua Tim Penggerak PKK Sumbar, dan lainnya.YL

×
Berita Terbaru Update