 |
| Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir memimpin Rapat Evaluasi |
PADANG, KITAPUNYA.ID - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta seluruh pemerintah daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi untuk mempercepat penyaluran bantuan stimulan kepada masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan pascabencana di berbagai wilayah.
Arahan itu disampaikan dalam Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana yang dipimpin Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, secara virtual pada Senin (6/7/2026).
Pertemuan tersebut diikuti 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025. Dari Kota Padang, Wakil Wali Kota Maigus Nasir mengikuti rapat dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang.
Dalam kesempatan itu, Suharyanto menegaskan target penyelesaian program rehabilitasi pascabencana. Bantuan stimulan untuk rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang ditargetkan selesai disalurkan sepanjang 2026. Sementara pembangunan rumah rusak berat yang membutuhkan hunian tetap (Huntap) ditargetkan tuntas pada 2027.
Menurutnya, realisasi penyaluran bantuan stimulan maupun Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta mempercepat proses penyaluran agar masyarakat terdampak segera menerima hak mereka.
BNPB juga tengah mengajukan peningkatan nilai bantuan pembangunan Huntap mandiri. Besaran bantuan yang sebelumnya Rp60 juta per unit diusulkan naik menjadi Rp80 juta per unit agar pembangunan rumah memenuhi standar kelayakan yang lebih baik.
Meski usulan tersebut masih menunggu keputusan, Suharyanto meminta pembangunan Huntap tetap dilaksanakan. BNPB juga siap mendukung penyediaan keramik melalui bantuan para donatur, sementara biaya pengirimannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ia turut mengingatkan seluruh daerah agar mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyatakan Pemerintah Kota Padang siap mempercepat seluruh tahapan penyaluran bantuan maupun pembangunan hunian bagi warga terdampak.
Dalam rapat itu, Maigus didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, serta Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
Maigus menegaskan percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat segera memperoleh kepastian tempat tinggal yang layak. Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah bekerja lebih cepat dalam menyelesaikan setiap tahapan program pemulihan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton melaporkan bahwa bantuan stimulan bagi 55 kepala keluarga dengan rumah rusak ringan dan sedang telah seluruhnya disalurkan. Selain itu, pemerintah kota juga mengusulkan enam kepala keluarga tambahan untuk menerima bantuan pada tahap selanjutnya. Di sisi lain, proses verifikasi terhadap 23 unit Huntap mandiri masih berlangsung dengan pendampingan dari Inspektorat BNPB.
Hendri menjelaskan kebutuhan hunian tetap di Kota Padang mencapai 523 unit. Pemenuhannya dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak, yakni sekitar 240 unit akan dibangun dengan dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sebanyak 183 unit oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan sisanya akan difasilitasi oleh BNPB.
Ia menambahkan, pembangunan 85 unit Huntap terpusat yang didukung Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan. Sementara pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026. Dengan perkembangan tersebut, Pemerintah Kota Padang optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan BNPB pada 2027.(def*)
0 Komentar
silakan komentar yang berguna