TANAH DATAR, KITAPUNYA.ID— Roda legislatif di Kabupaten Tanah Datar terus bergerak dinamis pasca-pemaparan rapor hijau keuangan daerah oleh pihak eksekutif.
DPRD Kabupaten Tanah Datar menggelar Sidang Paripurna dengan agenda krusial: penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Pagaruyung, Jumat (12/6/2026) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri oleh 22 anggota dewan.
Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM, tampak hadir mengawal langsung jalannya sidang, didampingi Sekda Abdurrahman Hadi beserta jajaran kepala OPD, camat, hingga wali nagari se-Tanah Datar.
Apresiasi WTP, tetapi OPD Diingatkan Jangan Terlena
Ketua DPRD Anton Yondra membuka sidang dengan memberikan apresiasi kepada Pemkab Tanah Datar yang sukses mengamankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tersebut. Namun, saat podium diserahkan kepada delapan fraksi, catatan-catatan kritis yang membangun mulai bergulir.
Secara bergantian, delapan juru bicara fraksi naik ke mimbar:
Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat: Disampaikan oleh Darius.
Fraksi Ummat Golkar: Disampaikan oleh Herman Sugiarto.
Fraksi PKB: Disampaikan oleh Yonarlis.
Fraksi PAN: Disampaikan oleh Iswandi Putra.
Fraksi NasDem: Disampaikan oleh Noviandri.
Fraksi Gerindra: Disampaikan oleh Mulyani.
Fraksi PPP: Disampaikan oleh Zulhadi.
Fraksi PKS: Disampaikan oleh Nursal.
Meski kompak memuji konsistensi raihan WTP, seluruh fraksi mengingatkan dengan tegas agar jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terlena. Dewan menekankan bahwa indikator keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari selembar kertas opini WTP, melainkan dari dampak riil di tengah masyarakat.
Dari Kebocoran PAD hingga Sengkarut Tapal Batas
Sejumlah substansi krusial menjadi sorotan tajam dalam pandangan umum kali ini. Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pajak daerah menjadi target evaluasi utama.
Juru bicara Fraksi Ummat Golkar, Herman Sugiarto, menegaskan bahwa Pemkab Tanah Datar harus merumuskan lompatan strategi baru dalam menjaring PAD agar kebocoran fiskal atau kendala serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Senada dengan itu, Fraksi NasDem yang dikomandoi juru bicara Noviandri, menuntut penguatan koordinasi antar-instansi secara radikal.
"Setiap rupiah anggaran yang keluar dari kas daerah harus dipastikan mampu menjadi stimulus pemulihan ekonomi dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat Tanah Datar," tegas Noviandri.
Tak hanya soal angka-angka anggaran, dinamika wilayah juga menyusup ke ruang sidang. Fraksi PPP melalui juru bicaranya, Zulhadi, memanfaatkan momentum ini untuk menyoroti konflik agraria kelola daerah di perbatasan yang belakangan memanas. PPP mendesak eksekutif bergerak cepat menuntaskan masalah ini agar tidak berlarut-larut.
"Kami mengapresiasi langkah taktis Bupati yang sudah mendatangi Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Fraksi PPP mendorong penuh percepatan penyelesaian persoalan tapal batas antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok," ujar Zulhadi di hadapan forum.
Rangkaian kritis dari gedung parlemen ini akan segera mendapat jawaban resmi. Sidang paripurna berikutnya akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban dan tanggapan dari Pemerintah Daerah terhadap seluruh pandangan umum fraksi. (Wied)
0 Komentar
silakan komentar yang berguna