Limapuluh Kota Catat Prestasi WTP 11 Tahun Beruntun

Limapuluh Kota Raih Opini WTP ke-11 Beruntun

LIMAPULUH KOTA, KITAPUNYA.ID - Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian ini sekaligus memperpanjang rekor WTP selama 11 tahun berturut-turut, serta menjadi raihan kedua di masa kepemimpinan Bupati Safni Sikumbang bersama Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang dan Ketua DPRD Doni Ikhlas. Acara tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sumbar, Padang, pada Jumat (29/5/2026).

Bupati Safni menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, bukan pencapaian individu.

Ia juga menegaskan bahwa opini WTP menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, agar setiap anggaran pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, seluruh catatan serta rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Sementara itu, Kepala BPKPD Limapuluh Kota, Ahmad Zuhdi Perama Putra, memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih baik dan berkualitas.

Menurutnya, capaian ini harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Sekda Limapuluh Kota Herman Azmar, Sekretaris DPRD Aneta Budi Putra, Inspektur Daerah Irwandi, serta Kepala Badan Kesbangpol Deddy Permana, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan karena laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut bukan akhir dari proses, melainkan awal untuk terus memperkuat integritas dan kualitas tata kelola keuangan daerah.(def*)