 |
| Rapat paripurna DPRD Sumbar dalam pembahasan Ranperda |
PADANG, KITAPUNYA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat memberikan apresiasi atas kinerja pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 yang hampir memenuhi target, yakni mencapai 99,03 persen.
Penghargaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, saat rapat paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 serta perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 terkait pajak dan retribusi daerah.
Dalam penjelasannya, Muhidi menyebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah pada 2025 mencapai sekitar Rp6,20 triliun dari target Rp6,26 triliun, atau setara 99,03 persen.
Pendapatan itu berasal dari beberapa sumber, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,76 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp3,40 triliun, serta lain-lain pendapatan sah sebesar Rp38,85 miliar.
Menurutnya, capaian tersebut layak diapresiasi dan diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mendorong kinerja pemerintahan yang lebih optimal ke depannya.
Selain itu, penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sekitar Rp117,73 miliar juga hampir terealisasi sepenuhnya, yakni mencapai 99,99 persen. Sementara itu, pada tahun anggaran tersebut tidak terdapat alokasi untuk pengeluaran pembiayaan.
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil mencatat surplus anggaran sekitar Rp166,94 miliar, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp284,66 miliar.
Muhidi menilai, kinerja APBD Sumbar tahun 2025 dari sisi pendapatan, belanja, hingga pembiayaan menunjukkan hasil yang positif. Bahkan, surplus yang cukup besar tersebut menjadi yang pertama dalam satu dekade terakhir.
Ia pun memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai mampu mengelola keuangan daerah secara baik, transparan, akuntabel, serta efisien.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak diraih dengan mudah. Sepanjang 2025, Pemprov Sumbar menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran serta penyesuaian alokasi untuk penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.
Menurutnya, di tengah berbagai tekanan tersebut, pemerintah daerah tetap mampu menjaga stabilitas dan kinerja anggaran secara optimal.(def*)
0 Komentar
silakan komentar yang berguna