Sindir Tata Kelola Gula, Nevi Zuairina Soroti Penumpukan Stok BUMN di Tengah Mahalnya Harga Pasar

 

Foto Anggota DPR RI, Nevi Zuairina yang diedit buat AI. Ist

JAKARTA, KITAPUNYA.ID-Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, melontarkan kritik keras terkait karut-marut tata niaga gula nasional. 

Ia menyoroti fenomena merembesnya Gula Kristal Rafinasi (GKR) ke pasar konsumsi masyarakat yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi industri.

Menurut Nevi, kebocoran ini bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan ancaman serius bagi kesejahteraan petani tebu dan stabilitas harga di tingkat konsumen.

Distorsi Pasar: Petani Merugi, Harga Konsumen Tetap Tinggi

Legislator asal Sumatera Barat II ini mengungkapkan adanya anomali besar dalam industri gula saat ini. Di satu sisi, stok gula milik BUMN menumpuk, namun di sisi lain, harga gula di tingkat konsumen tetap melambung tinggi.

Kondisi ini diperparah dengan masuknya gula rafinasi ke pasar rumah tangga yang menekan harga jual gula petani.

"Masalah gula nasional bukan semata soal pasokan, tetapi lebih pada tata kelola yang belum optimal dari hulu hingga hilir. Kebocoran distribusi GKR ini mengganggu keseimbangan pasar dan jelas-jelas keluar dari ketentuan regulasi yang ada," tegas Nevi dalam keterangannya.

Rapuhnya Struktur Industri Akibat Ketergantungan Impor

Nevi menambahkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku gula rafinasi membuat industri nasional sangat rentan. Celah pengawasan yang lemah seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengalihkan peruntukan gula industri ke pasar konsumsi.

Ia juga menyoroti tiga faktor utama yang memperburuk kondisi ini:

Produktivitas tebu yang masih rendah di tingkat petani.

Ketidakefisienan operasional di sejumlah pabrik gula.

Fragmentasi kelembagaan BUMN pangan yang belum sinkron.

Desak Pengawasan Ketat dan Integrasi Hulu-Hilir

Sebagai solusi strategis, Nevi menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengendalian impor. Ia mendukung kebijakan yang mewajibkan importir gula rafinasi untuk memiliki kebun tebu sendiri agar terjadi integrasi hulu ke hilir.

“Kebijakan integrasi ini tidak boleh berhenti pada aspek administratif saja. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan produksi tebu nasional agar kita tidak terus-menerus bergantung pada impor,” ujarnya.

Menutup pernyatannya, Nevi mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh. Penguatan pengawasan distribusi harus menjadi prioritas utama guna melindungi petani lokal dan mewujudkan kemandirian pangan, khususnya di sektor gula nasional.



0 Komentar

silakan komentar yang berguna