Rakornas Kekeringan 2026, Tanah Datar Percepat Serapan Anggaran dan Langkah Antisipasi

Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly mendengarkan arahan Mentan RI, Andi Amran Sulaiman dalam Rakornas Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian 2026. Ist

JAKARTA, KITAPUNYA.ID-Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pertanian, Senin (20/4/2026), di Jakarta. 

Kegiatan ini menitikberatkan pada kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman kemarau ekstrem melalui kolaborasi pusat dan daerah.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan dihadiri para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dalam arahannya, Mentan menegaskan pentingnya optimalisasi serapan anggaran, peningkatan infrastruktur irigasi, serta percepatan masa tanam sebagai upaya mengantisipasi risiko gagal panen.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta segera menyiapkan data usulan program mitigasi yang telah diverifikasi untuk diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Usai mengikuti rakor, Ahmad Fadly menyampaikan bahwa pemerintah pusat mendorong daerah agar segera merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan. Bahkan, daerah dengan capaian serapan yang baik diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan anggaran.

“Intinya, bagaimana kita bisa lebih siap menghadapi potensi kemarau panjang agar tidak berdampak pada ketahanan pangan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, salah satu langkah yang didorong adalah penerapan sistem pompanisasi, yakni memanfaatkan sumber air seperti sungai untuk mendukung kebutuhan irigasi pertanian.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan Kementan dengan mengajukan sejumlah program prioritas, di antaranya pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dam parit, serta pengembangan irigasi perpompaan dan perpipaan.

Untuk tahun 2026, sektor pertanian Tanah Datar mendapatkan alokasi dana APBN sekitar Rp36 miliar yang mencakup program pemulihan pascabencana dan kegiatan reguler. Dana tersebut akan disalurkan langsung kepada kelompok tani dan dilaksanakan secara swakelola.

“Dukungan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah,” tutupnya.