 |
| Ilustrasi foto Anggota DPR RI. Ist |
JAKARTA, KITAPUNYA.ID- Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, memberikan catatan strategis terkait kebijakan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg.
Nevi menilai, meski langkah ini diambil demi keberlanjutan fiskal di tengah tekanan geopolitik global, pemerintah wajib memasang "pagar pelindung" agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Politisi PKS ini mengakui bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, terutama LPG, membuat ketahanan energi nasional sangat sensitif terhadap fluktuasi harga internasional. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini bukan hanya soal angka, melainkan soal ketepatan sasaran.
"Pemerintah sudah mengambil langkah penuh perhitungan dengan tetap menjaga subsidi untuk rakyat kecil. Penyesuaian pada kelompok mampu adalah bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran," ujar Nevi dalam keterangannya di Jakarta.
Waspadai Efek Berantai dan Shrinkflation
Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan adanya risiko efek domino yang bisa menekan ekonomi rumah tangga dan pelaku UMKM. Nevi menyoroti potensi kenaikan biaya logistik yang kerap memicu kenaikan harga barang dan jasa secara luas.
Ia mewanti-wanti munculnya fenomena shrinkflation, di mana produsen mengecilkan ukuran atau kualitas produk demi mempertahankan harga. Untuk itu, Nevi mendorong langkah konkret dari instansi terkait:
Operasi Pasar: Memantau harga kebutuhan pokok secara rutin.
Peran Bulog: Memastikan distribusi dan stok pangan aman di seluruh daerah.
Stabilitas Transportasi: Menjamin sektor logistik tidak terbebani secara berlebihan.
Tiga Kunci Sukses Kebijakan
Lebih lanjut, Nevi menekankan pentingnya menjaga stabilitas psikologis pasar. Menurutnya, pemerintah harus mampu meredam potensi panic buying yang dapat memicu inflasi semu melalui komunikasi publik yang transparan.
Nevi menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam mengelola transisi harga ini sangat ditentukan oleh tiga pilar utama:
Pilar Utama Fokus Aksi
Pengawasan Kuat : Memastikan tidak ada penyelewengan distribusi energi dan pangan.
Stabilitas Pangan : Menjaga harga barang pokok agar tetap terjangkau masyarakat.
Komunikasi Efektif : Memberikan informasi yang jelas untuk menjaga kepercayaan publik.
"Saya berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan yang presisi antara kebijakan energi dan perlindungan daya beli. Jangan sampai kebijakan ini menciptakan beban beruntun bagi masyarakat," pungkas Nevi.
0 Komentar
silakan komentar yang berguna