Bupati Eka Putra Dorong Penguatan Sinergi dan Integritas Pembangunan Daerah

 .

Foto bersama. Ist 

TANAH DATAR, KITAPUNYA.ID – Pemberantasan KKN bukan lagi sekadar agenda reformasi birokrasi, melainkan sebuah keharusan untuk menghadirkan pemerintahan yang adil dan berintegritas,”. 

Demikian penegasan dari  Datar, Eka Putra,dalam sambutannya saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Bupati, Selasa (21/4/2026).

Pemberantasan KKN merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat kolaborasi antar perangkat daerah sekaligus meningkatkan kualitas kinerja pembangunan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Rapat dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, pimpinan OPD, camat, hingga wali nagari se-Tanah Datar. Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin.

Ia menekankan bahwa komitmen tersebut harus diiringi dengan sinergi kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, hingga jajaran di tingkat kecamatan dan nagari. Menurutnya, kerja sama yang solid akan melahirkan sistem pemerintahan yang taat hukum serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, bupati juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah.

“Pelayanan publik bukan hanya rutinitas administratif, tetapi cerminan hadirnya negara di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita harus terus berbenah menuju birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia berharap seluruh perangkat daerah mampu menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam aksi nyata di lapangan, sehingga pelayanan yang diberikan semakin cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Eka Putra juga mengapresiasi kehadiran Kepala Kejati Sumbar yang diharapkan dapat memperkuat pemahaman aparatur terhadap aspek hukum dalam menjalankan tugas.

“Kami berharap forum ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menambah wawasan, agar seluruh pejabat, ASN, wali nagari, dan perangkat lainnya dapat bekerja sesuai aturan serta terhindar dari persoalan hukum,” pesannya.

Bupati turut menyampaikan terima kasih kepada jajaran kejaksaan atas peran aktifnya dalam memberikan pendampingan hukum, termasuk dalam pembekalan bagi wali nagari, guna memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menutup sambutannya, Eka Putra berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman yang berdampak positif bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin, dalam paparannya menekankan pentingnya sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Tanah Datar.(Wied)