BATUSANGKAR, TANAH DATAR — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sekaligus Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2027, Senin (31/3/2026) di Aula Kantor Bupati.
Kegiatan yang dibuka Bupati Eka Putra itu turut dihadiri Wakil Bupati Ahmad Fadly, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, perwakilan OPD Provinsi Sumatera Barat, instansi vertikal, perguruan tinggi, perwakilan nagari serta unsur masyarakat lainnya.
Kepala Bappedalitbang Tanah Datar Adriyanti Rustam menyampaikan Musrenbang diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan.
“Peserta terdiri dari pimpinan dan ketua komisi DPRD, Forkopimda, DPRD Provinsi Dapil Tanah Datar, OPD provinsi dan kabupaten, instansi vertikal, perguruan tinggi, perwakilan nagari serta organisasi masyarakat,” ujarnya.
Adriyanti menjelaskan Musrenbang RKPD merupakan tahapan strategis dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun. Tahun ini, Musrenbang diintegrasikan dengan agenda percepatan penurunan stunting.
“Melalui integrasi ini diharapkan penanganan stunting tidak hanya menjadi urusan sektor kesehatan, tetapi menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu Bupati Eka Putra menegaskan Musrenbang RKPD merupakan bentuk perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
“Musrenbang merupakan kolaborasi perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas yang bersifat dialogis, aspiratif dan partisipatif,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa stunting harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah.
“Penanganan stunting membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi, melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi hingga perlindungan sosial. Karena itu setiap perangkat daerah harus memiliki peran yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga kembali meminta perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperbaiki sejumlah jalan provinsi yang rusak di wilayah Tanah Datar.
“Setidaknya ada delapan pintu masuk ke Tanah Datar yang merupakan jalan provinsi dalam kondisi rusak. Kami berharap pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran perbaikannya,” kata Eka Putra.
Sementara itu Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyampaikan komitmen DPRD untuk terus mendukung program pemerintah daerah sesuai dengan RPJMD dan ketentuan yang berlaku.
“Kami memahami kondisi keuangan daerah saat ini, namun DPRD tetap berkomitmen mendukung program pemerintah sepanjang sesuai aturan,” ujarnya.
Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas PTMPTSP Sumbar Luhur Budianda menyampaikan pesan gubernur bahwa perencanaan yang matang, sinergi lintas sektor serta inovasi menjadi kunci percepatan pembangunan daerah.
“Setiap daerah memiliki potensi dan keunggulan masing-masing. Jika disinergikan secara terintegrasi, hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (Wied)
0 Komentar
silakan komentar yang berguna