 |
| Anggota DPR RI, Nevi Zuairina. Ist |
JAKARTA, KITAPUNYA.ID – Wacana kebijakan Work From Home (WFH) yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) kini tengah menjadi sorotan. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, angkat bicara dan menilai langkah ini bisa menjadi solusi jangka pendek yang taktis dalam menghadapi tekanan energi global, terutama akibat konflik di Timur Tengah.
Namun, Nevi memberikan catatan kritis. WFH jangan hanya menjadi kebijakan parsial, melainkan harus terintegrasi dalam strategi besar ketahanan energi nasional.
Efektivitas Terukur dan Tantangan Sektor Riil
Nevi mengakui bahwa sektor transportasi merupakan konsumen BBM terbesar di Indonesia. Jika WFH diterapkan secara terukur, dampaknya terhadap penghematan energi dan pengurangan kemacetan di kota metropolitan akan sangat signifikan. Selain itu, negara juga bisa menekan beban operasional, khususnya terkait konsumsi BBM bersubsidi dan kendaraan dinas.
"WFH bisa menjadi 'mode darurat' bagi pemerintah dalam mengelola konsumsi energi di tengah dinamika geopolitik global," ujar legislator asal Sumatera Barat II ini.
Meski demikian, Nevi mengingatkan pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan ini secara pukul rata. Ia menyoroti keterbatasan fundamental di berbagai sektor:
Sektor Industri dan Layanan Publik: Sektor manufaktur, transportasi, perdagangan, dan layanan publik menuntut kehadiran fisik. Jika dipaksakan WFH, produktivitas bisa terancam.
Dampak Ekonomi Lokal: Ada risiko ekonomi yang dirasakan pelaku usaha kecil, seperti warung makan dan transportasi lokal yang sangat bergantung pada mobilitas pekerja kantoran.
Lebih dari Sekadar Slogan Penghematan
Legislator PKS ini menegaskan bahwa Indonesia harus berani melangkah lebih jauh. Ia mendesak pemerintah untuk fokus pada kebijakan jangka menengah dan panjang agar tidak terus-menerus terjebak dalam ketergantungan impor minyak.
"Fokus kebijakan tidak boleh berhenti pada slogan penghematan. Harus ada penurunan konsumsi energi yang terukur per sektor," tegasnya.
Nevi mengusulkan sejumlah langkah strategis yang harus diprioritaskan pemerintah:
Penguatan Cadangan: Meningkatkan cadangan BBM nasional yang saat ini masih berkisar di angka 21 hingga 25 hari.
Diversifikasi Energi: Mempercepat transisi ke energi terbarukan, pengembangan biofuel, dan elektrifikasi transportasi.
Optimalisasi Kilang: Meningkatkan kapasitas kilang dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.
Kesiapan Nasional
Terkait kondisi saat ini, Nevi memastikan bahwa pasokan BBM nasional relatif aman, termasuk untuk kebutuhan hari raya dengan cadangan yang tersedia di atas tiga minggu. Kendati demikian, ia menekankan bahwa sistem energi yang tangguh tidak dibangun dalam semalam.
"Langkah antisipatif tetap diperlukan. Kita harus memastikan Indonesia memiliki sistem energi yang tahan banting terhadap guncangan global di masa depan," pungkasnya.
0 Comments