 |
| Suasana pertemuan Gubenur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dengan Walikota Bukittinggi, Ramlan Martias. Ist |
BUKITTINGGI, KITAPUNYA.ID-Rencana besar untuk menetapkan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Istimewa kini memasuki babak baru.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap wacana untuk menempatkan Bukittinggi setara dengan DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dukungan tersebut didorong oleh catatan emas sejarah Bukittinggi yang pernah memegang peranan vital sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Namun, Gubernur menegaskan bahwa langkah besar ini memerlukan landasan yang kokoh.
"Perlu adanya dukungan penuh dari berbagai pihak. Dengan latar belakang sejarahnya, Bukittinggi memiliki nilai historis yang setara dengan daerah-daerah yang telah memiliki status keistimewaan di tingkat nasional," ujar Mahyeldi saat melakukan pertemuan strategis di Istana Bung Hatta, Selasa (20/1/2026).
Kajian Akademik dan Aspirasi Lokal Mahyeldi meminta agar wacana ini tidak sekadar menjadi isu politik, melainkan harus dikaji secara ilmiah dan didasarkan pada aspirasi murni masyarakat. Ia menekankan keterlibatan Niniak Mamak, tokoh adat, cadiak pandai, hingga pemangku kepentingan di tingkat pusat sangat krusial.
Untuk memperkuat posisi tawar di tingkat nasional, Gubernur menginstruksikan Pemerintah Kota Bukittinggi segera menggelar seminar atau forum akademik.
“Gunakan narasumber yang kompeten guna memperkuat argumentasi bahwa Bukittinggi memang layak memperoleh status daerah khusus atau istimewa,” tambahnya.
Bukittinggi: Kota Perjuangan yang Terlupakan? Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyambut baik arahan tersebut. Ia mengingatkan kembali bahwa Bukittinggi bukan sekadar kota wisata, melainkan jantung pertahanan negara saat masa kritis kemerdekaan.
"Setelah Jakarta dan Yogyakarta, Bukittinggi menjadi ibu kota negara saat dibentuknya PDRI pada 19 Desember 1948. Secara historis, kitalah benteng terakhir NKRI kala itu," tegas Ramlan.
Sebagai langkah konkret, Ramlan berencana mengundang Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk hadir sebagai narasumber dalam seminar mendatang. Kehadiran Sultan diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tata kelola dan perjuangan dalam mempertahankan status daerah istimewa.
Pertemuan penting ini juga dihadiri oleh jajaran petinggi Pemprov Sumbar, termasuk Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Kebudayaan, serta sejumlah kepala OPD terkait dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Langkah ini menandai dimulainya perjuangan diplomasi dan akademik untuk mengembalikan martabat sejarah Bukittinggi di panggung nasional. (nov)
0 Comments