 |
| Penampakan salah satu kawasan banjir di Kota Padang. Dok kitapunya |
KITAPADANG.ID, PADANG- Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat (Sumbar) belakangan ini telah menimbulkan kerusakan fisik dan kegelisahan mendalam di masyarakat. Curah hujan tinggi telah memicu banjir, longsor, dan melemahkan kestabilan lereng. Merespons kondisi ini, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menekankan bahwa keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab utama pemerintah, yang harus diwujudkan melalui langkah mitigasi proaktif.
Mitigasi Wajib Dilakukan Sebelum Bencana
Gubernur Mahyeldi menyatakan bahwa kegelisahan masyarakat adalah hal yang ia rasakan langsung. “Saya mendengar kekhawatiran para orang tua yang terbangun setiap malam saat hujan turun, dan melihat kecemasan warga yang tinggal di lereng perbukitan serta di sekitar Daerah Aliran Sungai,” ujarnya di Padang, Senin (15/12/2025).
Menurutnya, pemerintah harus hadir sebelum bencana terjadi untuk melindungi warganya. Atas dasar itu, Gubernur menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat untuk segera melakukan langkah mitigasi yang terencana, sistematis, dan berbasis keilmuan.
Kepala daerah diminta menugaskan tim teknis, melibatkan ahli geologi, geoteknik, dan kebencanaan guna:
Memeriksa secara menyeluruh kondisi kestabilan lereng dan Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama di sekitar permukiman warga.
Mengidentifikasi tanda-tanda awal seperti retakan tanah, pergeseran lereng, hingga kejenuhan tanah akibat hujan berkepanjangan.
“Saya tidak ingin ada korban jiwa hanya karena kita terlambat bertindak. Jika ada potensi bahaya, kita wajib bergerak sebelum semuanya terlambat,” tegas Gubernur.
Opsi Relokasi sebagai Ikhtiar Menyelamatkan Masa Depan
Apabila hasil kajian teknis menunjukkan adanya ancaman serius terhadap keselamatan warga, Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa opsi relokasi harus dipertimbangkan secara bijak dan manusiawi.
“Lebih baik kita memindahkan lokasi rumah hari ini, daripada kehilangan nyawa di kemudian hari,” tegas Gubernur.
Proses relokasi diwajibkan melalui dialog, empati, dan perencanaan yang matang. Pemerintah daerah harus memastikan warga memperoleh hunian yang layak, aman, serta memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan mata pencaharian.
Wakil Gubernur Fokus pada Akurasi Data Pasca Bencana
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan data dalam penanganan pasca bencana. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk segera menyelesaikan pendataan, verifikasi, dan validasi kerusakan serta kerugian secara cermat dan bertanggung jawab.
“Jangan ada warga yang terlewat, jangan ada kerusakan dan kerugian yang tidak tercatat. Data yang baik adalah bentuk pelayanan kita kepada rakyat,” tegas Wagub Vasko.
Data tervalidasi ini akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Jitu Pasna (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P), yang menjadi acuan penganggaran dari berbagai sumber agar pemulihan berjalan terukur, terpadu, dan berkelanjutan.
Amanah Besar Menjaga Keselamatan Jiwa
Gubernur Mahyeldi menutup pesannya dengan mengingatkan bahwa menjaga keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal adalah nilai Minangkabau yang harus dijaga. Ia berpesan kepada seluruh elemen pemerintahan bahwa menjaga keselamatan jiwa masyarakat adalah amanah besar dan pertanggungjawaban, tidak hanya kepada generasi yang akan datang, tetapi juga kepada Allah SWT.
0 Comments