 |
PADANG – Kemacetan parah di kawasan Pasar Padang Lua, yang selama ini menjadi momok bagi pengguna jalur utama Padang-Bukittinggi, akhirnya menemui titik terang.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memimpin rapat penting di Istana Gubernur pada Jumat (24/10/2025) dan menghasilkan keputusan bulat: melanjutkan pembangunan bypass Bukittinggi–Koto Baru sebagai solusi permanen.
Rapat yang dihadiri oleh Bupati Agam Benni Warlis, jajaran Balai Jalan dan Balai MCKTR, serta OPD terkait ini secara intensif mencari jalan keluar atas keluhan panjang masyarakat.
"Alhamdulillah, setelah mendengar berbagai masukan, kita sepakat mengambil langkah bersama. Kita akan menata kembali pasar dan melanjutkan pembangunan bypass Bukittinggi–Koto Baru," ujar Gubernur Mahyeldi dengan optimis usai rapat. "Dengan kolaborasi yang kuat, insyaallah masalah ini bisa kita atasi bersama."
Underpass dan Flyover Ditolak Keras Karena Risiko Gempa dan Rel Kereta
Dari berbagai opsi yang diajukan, pembangunan underpass dan flyover diputuskan untuk tidak dilanjutkan. Keputusan ini diambil karena pertimbangan risiko teknis dan keselamatan yang tinggi.
Kawasan Padang Lua berada di zona rawan gempa dan patahan aktif, membuat pembangunan underpass sangat berbahaya. Sementara opsi flyover terganjal izin dari PT KAI karena posisinya melintang di atas jalur rel kereta api.
Oleh karena itu, fokus diarahkan pada dua langkah utama:
Jangka Pendek: Penataan dan revitalisasi Pasar Padang Lua untuk menciptakan ketertiban dan mengurangi gangguan lalu lintas di jalan utama.
Jangka Panjang: Melanjutkan proyek bypass Bukittinggi–Koto Baru yang diyakini paling efektif mengurai kepadatan kendaraan antarwilayah.
Sisa 1,2 KM Menjadi Kunci Kelancaran
Wali Nagari Padang Lua, Jufri, menegaskan bahwa solusi bypass ini adalah harapan terbesar masyarakat. Ia menyebut bahwa jalur ring road tersebut sebenarnya sudah pernah direncanakan dan hanya menyisakan sekitar 1,2 kilometer lagi yang belum tersambung.
"Kalau bypass ini diteruskan sampai Pasar Amur, kemacetan di Padang Lua bisa diselesaikan tanpa harus membangun underpass atau flyover yang berisiko. Kami mohon ini jadi prioritas," tegas Jufri.
Kesepakatan ini akan segera dijadikan dasar perencanaan teknis oleh Pemprov dan Pemkab Agam. Pemerintah Provinsi juga berkomitmen mencari dukungan anggaran ke DPR RI, DPD RI, dan pihak terkait di tingkat pusat agar proyek bypass krusial ini dapat terealisasi secepatnya.
0 Comments