Suasana rakor ketersediaan pangan se Sumbar dengan Mentan RI, Andi Amran Sulaiman di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (16/9) Ist
PADANG -Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) untuk menjadi lumbung pangan nasional mendapat penegasan langsung dari Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ketersediaan Pangan se-Sumatra Barat 2025 di Auditorium Gubernuran, Selasa (16/9), Amran menekankan bahwa daerah tidak boleh hanya berhenti pada aktivitas tanam, melainkan harus berani melangkah ke hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas.
“Jika di Sumatera Barat kekuatannya ada pada gambir, maka industrinya harus berdiri di sini. Gambir bisa diolah menjadi tinta, obat-obatan, makanan maupun produk kosmetik. Jika hilirisasi dilakukan, nilai tambah gambir bisa meningkat hingga seratus kali lipat atau setara Rp2 ribu triliun,” tegas Mentan Amran di hadapan Gubernur Mahyeldi Ansharullah, seluruh bupati/wali kota, dan pemangku kepentingan bidang pangan.
Untuk mewujudkan hal ini, Amran bahkan mendorong Pemprov Sumbar bersama para kepala daerah untuk segera mengirim putra-putri terbaik Ranah Minang agar mempelajari teknologi hilirisasi gambir hingga ke luar negeri. Ia juga memastikan bahwa Kementerian Pertanian siap memberikan dukungan penuh, termasuk ketersediaan anggaran sebesar Rp44 triliun untuk mendorong hilirisasi produk pertanian. “Silakan ajukan proposal pembangunan pabrik yang visible,” tantangnya.
Pertanian sebagai Pilar Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Dalam forum strategis tersebut, Gubernur Mahyeldi memaparkan bahwa sektor pertanian, termasuk perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, merupakan prioritas utama dalam visi Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkeadilan. Ia menegaskan bahwa sektor ini adalah penopang utama ekonomi daerah, dengan kontribusi mencapai Rp71,16 triliun atau 21,37 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2024.
“Visi kita jelas. Salah satu misi utamanya adalah mewujudkan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui transformasi sektor pertanian,” ujar Mahyeldi.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Sumbar telah mengalokasikan minimal 10 persen APBD untuk sektor pertanian. Alokasi ini akan difokuskan pada peningkatan produksi, hilirisasi, dan perlindungan petani. Mahyeldi juga memaparkan capaian produksi pangan tahun 2024 yang surplus pada komoditas padi, cabai, dan bawang merah.
Berbagai program strategis pun tengah berjalan bersama Kementerian Pertanian, mulai dari penanaman jagung seluas 5.000 hektare, pengembangan kopi, kakao, dan kelapa, hingga percepatan sertifikasi ISPO bagi 4.000 pekebun sawit rakyat di Dharmasraya.
Mengatasi Tantangan dan Menatap Masa Depan
Meskipun optimistis, Mahyeldi tidak menutupi berbagai tantangan besar yang masih dihadapi, seperti hilirisasi, serangan hama, dan minimnya regenerasi petani. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama dalam penguatan kelembagaan petani, penyediaan benih unggul, pembangunan infrastruktur pangan, serta lahirnya petani milenial yang inovatif.
Momentum Rakor ini juga dimanfaatkan para kepala daerah untuk menyampaikan usulan kebutuhan di wilayah masing-masing. Bupati Limapuluh Kota dan Pesisir Selatan, misalnya, mengajukan rencana pembangunan pabrik pengolahan gambir skala besar. Usulan ini disambut positif oleh Mentan Amran sebagai langkah yang sejalan dengan program hilirisasi.
Dengan berbagai langkah konkret dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Sumatera Barat semakin mantap menatap masa depan sebagai motor penggerak ketahanan pangan nasional dan pusat hilirisasi produk unggulan pertanian.
0 Comments