 |
| Senator asal NTT Abraham Liyanto |
JAKARTA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah tengah menuai kritik tajam dari parlemen. Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto, mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap program ini, mengingat banyaknya masalah serius yang timbul di lapangan, mulai dari isu makanan basi hingga ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.
Abraham Liyanto, Anggota Komite I DPD RI, menyampaikan temuannya setelah pulang dari Sumba bersama Ketua DPD RI. Ia menemukan ironi bahwa masyarakat yang sangat membutuhkan—yakni di daerah miskin, terpencil, dan kurang gizi—justru belum tersentuh program ini.
“Kami wawancara anak sekolah di sana. Mereka tahu program itu, tetapi mereka belum mendapatkan. Padahal mereka yang sangat membutuhkan,” kata Abraham di Jakarta, Kamis (25/9).
Kritik Keras: Jangan Habiskan Anggaran di Kota Mapan
Senator empat periode ini menilai program MBG menjadi tidak efektif dan berpotensi membuang anggaran jika dibagikan ke masyarakat di kota-kota besar yang kehidupannya cenderung sudah mapan. Menurutnya, menu MBG bahkan bisa saja tidak sesuai dengan selera anak kota.
Ia mendesak agar program MBG diprioritaskan kepada daerah-daerah miskin dan terpencil seperti NTT, Papua, dan Maluku.
“Jangan habiskan anggaran untuk program yang tidak tepat sasaran. Perlu fokus. Jangan bagi program itu ke seluruh wilayah di negara ini,” saran Abraham, menambahkan bahwa lebih baik program difokuskan ke 15-20 provinsi saja, atau bahkan lima provinsi sebagai pilot project awal.
Tata Kelola Program Bermasalah dan Isu Keterlibatan Pihak Luar
Abraham Liyanto mengakui bahwa tujuan MBG—untuk peningkatan gizi dan penciptaan lapangan kerjaadalah sangat bagus. Namun, program ini menjadi tidak efektif karena tata kelola dan manajemennya bermasalah.
Salah satu masalah utama adalah jarak tempuh yang ekstrem antara dapur ke sekolah tujuan, terutama di daerah terpencil. Ia mencontohkan kondisi di NTT:
Jarak antarsekolah bisa mencapai puluhan kilometer dengan kondisi jalan rusak.
Ketentuan satu dapur harus melayani 3.000 siswa sangat menyulitkan.
“Kalau masak dari jam 3 atau 4 pagi, nanti sampai di tempat tujuan baru sampai jam 12 atau 13. Gimana gak basi kalau seperti itu,” tegas pemilik Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang ini.
Masalah kedua adalah keterlibatan pihak luar yang mendominasi, bukan masyarakat setempat, dapur, atau kantin sekolah. Abraham menyoroti bahwa yang banyak terlibat justru orang-orang dari LSM, relawan, bahkan kader partai yang tidak paham kondisi lapangan atau tidak terbiasa mengurus makanan sekolah, sehingga memicu banyak masalah di lapangan.
“Jangan sampai ada kesan Program MBG sekadar bagi-bagi uang untuk kader partai tertentu. Ini yang patut dicegah. Maka libatkan masyarakat sebanyak mungkin,” tegasnya.
Solusi: Perbaiki Manajemen, Libatkan Kantin dan UMKM Lokal
Untuk memperbaiki program, Abraham Liyanto mengajukan sejumlah solusi:
Revisi Ketentuan Dapur: Batas layanan satu dapur harus ditinjau kembali dan diperkecil menjadi 500 sampai 1.000 orang saja.
Libatkan Kantin Sekolah: Kantin sekolah harus diaktifkan kembali dan dijadikan dapur masak di tiap-tiap sekolah untuk mempercepat distribusi dan memastikan makanan sampai dalam kondisi fresh.
Prioritaskan UMKM Lokal: Libatkan UMKM setempat dalam rantai pasok. "Jangan semua dibawa dari pusat atau diambil orang partai. Ini yang melahirkan kecurigaan akan program MBG ini,” tutup Abraham.
0 Comments