 |
| Ilustrasi, Medcom |
PADANG- Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar "bedah" anggaran masa depan di Sumatera Barat. Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung Kamis (17/4), para senator menggali masukan krusial dari Pemprov Sumbar dan para pakar untuk menyusun rekomendasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026.
Mewakili Gubernur Sumbar, Asisten II Arry Yuswandi memaparkan "kartu truf" pembangunan Sumbar yang selaras dengan Asta Cita RPJMN. Delapan prioritas dirancang untuk mewujudkan Sumbar Madani yang unggul dan berkelanjutan, mulai dari pemerataan pendidikan dan kesehatan, ambisi menjadi lumbung pangan nasional dan penggerak ekonomi hijau, hingga memajukan nagari dan desa sebagai pusat pertumbuhan. Ambisi Sumbar menjadi pusat perdagangan wilayah barat Indonesia, membangun infrastruktur yang adil dan tangguh bencana, memantapkan nilai-nilai ABS-SBK, mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta mewujudkan pemerintahan yang smart dan berintegritas turut menjadi fokus.
Senator asal Sumbar yang juga Koordinator Tim Kunker, Cerint Iralloza, menekankan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk "mendengar langsung" dari para pemangku kepentingan. "Kami ingin memastikan rekomendasi DPD RI nanti benar-benar mencakup kebutuhan daerah dan berkontribusi pada pembangunan nasional yang lebih inklusif," ujarnya.
Wakil Ketua Komite IV DPD, Novita Anakotta, menambahkan bahwa sinergi antara RKP dan KEM-PPKF sangat vital. "Kebijakan pembangunan harus didukung oleh fiskal yang memadai. FGD ini penting untuk memastikan hal tersebut," tegasnya, seraya menyoroti komitmen DPD RI dalam mengawal aspirasi daerah yang muncul dari Musrenbang.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, yang menyampaikan bahwa Gini Rasio Sumbar tahun 2024 tercatat sebagai yang ketiga terendah secara nasional. Angka kemiskinan juga berhasil ditekan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melampaui target.
Namun, sorotan tajam justru datang dari para ekonom Universitas Andalas (Unand). Dr. Hamdani menyoroti isu ketidakseimbangan fiskal vertikal dan horizontal yang dihadapi daerah. Sementara itu, Dr. Fajri Muharja menyampaikan data yang cukup mengkhawatirkan: Sumbar menjadi "produsen" pengangguran tertinggi kedua di Pulau Sumatera dalam satu dekade terakhir, dengan Kota Padang sebagai penyumbang terbesar, terutama untuk lulusan SMA dan perguruan tinggi. "Terbatasnya pasar kerja menjadi penyebab utama," ungkap Fajri.
Para akademisi Unand juga menyampaikan aspirasi agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menghasilkan mayoritas lulusan sarjana di Indonesia. Dukungan untuk riset dan proyek UMKM di kampus-kampus seperti Unand juga dinilai penting untuk meningkatkan peran universitas dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Menutup FGD, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, mengapresiasi seluruh masukan yang disampaikan. "Kami di Komite IV akan menjadikan semua aspirasi ini sebagai bahan penting dalam menyusun rekomendasi dan pertimbangan DPD RI terkait RKP dan KEM-PPKF 2026, yang nantinya akan kami bahas bersama pemerintah," pungkasnya.
0 Comments