Tanggap Masa Darurat Padang Panjang Diperpanjang, Alat Pendeteksi Bencana Dipasang

Penampakan kerusakan akibat galodo Marapi di sekitar Gunung Marapi. Dok Kitapunya.id

PADANG PANJANG- Pemerintah Kota Padang Panjang memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari, terhitung dari 26 Mei hingga 7 Juni 2024. Hal ini dilakukan karena masih terdapat sejumlah pekerjaan dan pelayanan yang membutuhkan penanganan cepat pasca bencana banjir bandang dan lahar dingin yang melanda wilayah tersebut pada 11 Mei 2024.

Keputusan perpanjangan masa tanggap darurat ini diambil setelah rapat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan berbagai pihak terkait pada Sabtu (25/5/2024). Plh. Wali Kota Padang Panjang, Dr. Winarno, M.E., menjelaskan bahwa masih ada beberapa pekerjaan yang perlu diselesaikan, seperti perbaikan infrastruktur, normalisasi sungai, dan akses jalan asrama yang putus di SMA N 1 Sumatera Barat.

"Ada sejumlah pekerjaan yang mesti diselesaikan, seperti infrastruktur, normalisasi sungai, akses jalan asrama yang putus di SMA N 1 Sumbar," ujar Winarno.

Meskipun semua pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing, Pemko Padang Panjang masih membantu 4 KK yang rumahnya rusak berat dengan menyewakan rumah bagi mereka. Untuk rumah yang rusak berat dan perlu relokasi, masih menunggu verifikasi dari BNPB.

Winarno juga menyampaikan bahwa Pemko Padang Panjang akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait pembangunan jembatan yang lebih kokoh di SMA N 1 Sumbar, Kelurahan Sigando.

"Sekarang jembatan kayu kecil. Anak sekolah di situ merasa was-was. Jadi kita berharap Pemprov Sumbar segera menindaklanjuti ini," tuturnya.

Sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana di masa depan, Pemko Padang Panjang akan bekerja sama dengan BMKG untuk memasang Early Warning System (EWS) atau peringatan dini di tiga titik sungai.

"Dengan pemasangan EWS hendaknya bisa mengurangi risiko korban bencana banjir bandang atau lahar dingin," ucap Winarno.

Rapat koordinasi dengan BNPB ini juga melibatkan daerah-daerah lain yang terdampak bencana, seperti Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Padang Panjang, di mana Presiden memerintahkan beberapa tindakan, seperti normalisasi sungai, pemasangan EWS, dan pengendalian material batu andesit.

Pemko Padang Panjang berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk pemulihan pasca bencana dan pengurangan risiko bencana di masa depan. YL