 |
| Dirut RSUP M. Djamil Padang, dr Dovy Djanas, menyerahkan cendramata kepada Dirjen Nakes Kemenkes RI, drg Arianti Anaya, MKM. Ist |
PADANG-Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI drg. Arianti Anaya, MKM, mengingatkan dokter di Tanah Air untuk tidak takut bersaing dengan dokter dari luar negeri. Sebab paa dokter luar negeri itu hanya boleh praktik di sebuah rumah sakit namun tidak dibenarkan praktik mandiri.
"Dokter asing itu hanya boleh masuk di kawasan ekonomi ya. Mereka juga harus melalui proses adaptasi,kemudian mereka yang masuk ke Indonesia minimal spesalis. Dan berpraktik di rumah sakita tidak booleh praktik mandiri," terangnya pada workshop nasional Komite Tenaga Kesehatan Lainnya RSUP Dr M Djamil Padang yang digelar di Hotel Mercure, Sabtu (19/8).
Disebutkannya, masa kerja dokter asing itu berlaku hanya dua tahun dan harus diperpanjang dua tahun berikutnya.
"Jadi dokter kita jangan takut bersaing ya dengan dokter dari luar negeri. Sampai saat ini saja kita masih keliling-keling bujukin dokter asing masuk ke Indonesia. Jangankan dokter asing Diaspora aja dibujuki masuk ga mau. Padahal kita sudah membuka peluang masuk ke Indonesia," terangnya di hadapan peserta yang terdiri dari tenaga kesehatan dari berbagai provinsi di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI drg. Arianti Anaya, MKM, memaparkan ketercukupan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan (nakes) menjadi hal penting dalam memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Meskipun alat dan sarana prasarana kesehatan memadai jika tidak dibarengi dengan nakes yang berkompeten, maka pelayanan kesehatan tidak akan berjalan maksimal
Arianti mengatakan, saat Kemenkes RI sedang meningkatkan transformasi layanan kesehatan. Salah satunya layanan kesehatan primer. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan puskesmas pembantu (Pustu) primer yang sudah semakin banyak.
Namun ia menyebut, meskipun jumlah Pustu primer sudah semakin banyak di Indonesia, tetapi kembali lagi layanan kesehatan harus didukung oleh tenaga kesehatan.
”Kalau tenaga kesehatan tidak mencukupi, pasti layanan kesehatan di pustu yang sudah dilengkapi dengan alat-alat kesehatan, tidak bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain transformasi layanan kesehatan primer Kemenkes RI juga melakukan transformasi layanan rujukan. Pemerintah sekarang sedang giat-giatnya melakukan peningkatan kemampuan dan sarana prasarana di rumah sakit rujukan untuk menangani empat penyakit yang menyebabkan angka kematian tertinggi yank jantung, stroke, kanker, dan kematian ibu dan bayi baru lahir.
Namun meskipun sejumlah rumah sakit telah memiliki fasilitas kesehatan untuk menghadapi empat penyakit tersebut, masalah yang dihadapi saat ini adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang berkompeten.
Arianti mengungkapkan, berdasarkan hasil data yang dilakukan Kemenkes RI, ternyata masih ada 436 puskesmas yang tidak memiliki dokter spesialis. ”Bagaimana caranya layanan primer di puskesmas bisa berjalan baik kalau tidak ada dokter. Akibatnya semua pasien langsung dirujuk,” ungkapnya.
Kemudian masih ada sebanyak 5.712 puskesmas yang belum memenuhi standar 9 jenis tenaga kesehatan. Lalu masih ada sebesar 61,52 persen RSUD di kabupaten dan kota yang tidak lengkap 7 jenis dokter spesialisnya. Hal tersebut yang membuat layanan kesehatan belum maksimal.
”Hal itu juga membuat banyak warga negara indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat di rumah sakit di sana. Kondisi itu disebabkan karena tidak terlayani dengan baik di sini,” ujarnya.
Lebih lanjut Arianti menyampaikan, saat ini Indonesia masih kekurangan sebanyak 129 ribu dokter. Untuk itu mulai dari sekarang Kemenkes mulai membuka sejumlah Fakultas Kedokteran (FK) untuk bisa melahirkan dokter-dokter yang memiiki kompetensi.
Strategi yang dilakukan oleh Kemenkes untuk menangani kondisi itu adalah dengan melakukan perencanaan nasional berdasarkan data yang ada. Saat ini Kemenkes sudah memiliki data SISdmk dan akan dibuatkan perencanaan nasional kuota per kabupaten kota. Sehingga nanti dokter-dokter umum dan spesialis yang baru tidak akan diwajibkan kerja sarjana seperti dulu.
Direktur Utama (Dirut) RSUP Dr M Djamil Padang Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG(K) MARS menjelaskan, workshop nasional ini membahas implementasi audit klinis yang sesuai Starkes dan transformasi kesehatan terkait budaya kerja dalam menunjang mutu layanan di rumah sakit.
"Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari. Kegiatan ini bertujuan untuk anggota workshop dapat memahami dan dapat menerapkan di lingkungan masing-masing," jelasnya.
Dovy Djanas menambahkan, transformasi kesehatan Indonesia merupakan inisiasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang mencakup 6 pilar transformasi. Seperti, transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistim ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.
"RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai rumah sakit vertikal tentunya Ikut mendukung dan selalu berkomitmen dalam transparansi kesehatan pada tiap-tiap pilar tersebut," ungkapnya.
Dovy Djanas menambahkan, kegiatan ini di hadiri oleh dokter, dokter spesialis, perawat, bidan dan 16 profesi tenaga kesehatan lainnya. Peserta berasal dari 13 rumah sakit negeri dan swasta serta 19 rumah sakit dari 19 provinsi di Indonesia. "Untuk itu, marilah kita bersama-sama berkolaborasi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang diberikan dengan maskimal," tutupnya.
Workshop nasional tersebut juga turut dihadiri oleh Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dr. Sunarto M.Kes, Ketua PERSI Pusat Dr. dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS, FISQua, Dirut LAM KPRS Dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An, KIC, MARS, dan Ketua PERSI Sumbar Dr. dr. Yusirwan, Sp.B, Sp.BA(K), MARS, FISQua. YL
Disebutkannya, masa kerja dokter asing itu berlaku hanya dua tahun dan harus diperpanjang dua tahun berikutnya.
"Jadi dokter kita jangan takut bersaing ya dengan dokter dari luar negeri. Sampai saat ini saja kita masih keliling-keling bujukin dokter asing masuk ke Indonesia. Jangankan dokter asing Diaspora aja dibujuki masuk ga mau. Padahal kita sudah membuka peluang masuk ke Indonesia," terangnya di hadapan peserta yang terdiri dari tenaga kesehatan dari berbagai provinsi di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI drg. Arianti Anaya, MKM, memaparkan ketercukupan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan (nakes) menjadi hal penting dalam memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Meskipun alat dan sarana prasarana kesehatan memadai jika tidak dibarengi dengan nakes yang berkompeten, maka pelayanan kesehatan tidak akan berjalan maksimal
Arianti mengatakan, saat Kemenkes RI sedang meningkatkan transformasi layanan kesehatan. Salah satunya layanan kesehatan primer. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan puskesmas pembantu (Pustu) primer yang sudah semakin banyak.
Namun ia menyebut, meskipun jumlah Pustu primer sudah semakin banyak di Indonesia, tetapi kembali lagi layanan kesehatan harus didukung oleh tenaga kesehatan.
”Kalau tenaga kesehatan tidak mencukupi, pasti layanan kesehatan di pustu yang sudah dilengkapi dengan alat-alat kesehatan, tidak bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain transformasi layanan kesehatan primer Kemenkes RI juga melakukan transformasi layanan rujukan. Pemerintah sekarang sedang giat-giatnya melakukan peningkatan kemampuan dan sarana prasarana di rumah sakit rujukan untuk menangani empat penyakit yang menyebabkan angka kematian tertinggi yank jantung, stroke, kanker, dan kematian ibu dan bayi baru lahir.
Namun meskipun sejumlah rumah sakit telah memiliki fasilitas kesehatan untuk menghadapi empat penyakit tersebut, masalah yang dihadapi saat ini adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang berkompeten.
Arianti mengungkapkan, berdasarkan hasil data yang dilakukan Kemenkes RI, ternyata masih ada 436 puskesmas yang tidak memiliki dokter spesialis. ”Bagaimana caranya layanan primer di puskesmas bisa berjalan baik kalau tidak ada dokter. Akibatnya semua pasien langsung dirujuk,” ungkapnya.
Kemudian masih ada sebanyak 5.712 puskesmas yang belum memenuhi standar 9 jenis tenaga kesehatan. Lalu masih ada sebesar 61,52 persen RSUD di kabupaten dan kota yang tidak lengkap 7 jenis dokter spesialisnya. Hal tersebut yang membuat layanan kesehatan belum maksimal.
”Hal itu juga membuat banyak warga negara indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat di rumah sakit di sana. Kondisi itu disebabkan karena tidak terlayani dengan baik di sini,” ujarnya.
Lebih lanjut Arianti menyampaikan, saat ini Indonesia masih kekurangan sebanyak 129 ribu dokter. Untuk itu mulai dari sekarang Kemenkes mulai membuka sejumlah Fakultas Kedokteran (FK) untuk bisa melahirkan dokter-dokter yang memiiki kompetensi.
Strategi yang dilakukan oleh Kemenkes untuk menangani kondisi itu adalah dengan melakukan perencanaan nasional berdasarkan data yang ada. Saat ini Kemenkes sudah memiliki data SISdmk dan akan dibuatkan perencanaan nasional kuota per kabupaten kota. Sehingga nanti dokter-dokter umum dan spesialis yang baru tidak akan diwajibkan kerja sarjana seperti dulu.
Direktur Utama (Dirut) RSUP Dr M Djamil Padang Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG(K) MARS menjelaskan, workshop nasional ini membahas implementasi audit klinis yang sesuai Starkes dan transformasi kesehatan terkait budaya kerja dalam menunjang mutu layanan di rumah sakit.
"Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari. Kegiatan ini bertujuan untuk anggota workshop dapat memahami dan dapat menerapkan di lingkungan masing-masing," jelasnya.
Dovy Djanas menambahkan, transformasi kesehatan Indonesia merupakan inisiasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang mencakup 6 pilar transformasi. Seperti, transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistim ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.
"RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai rumah sakit vertikal tentunya Ikut mendukung dan selalu berkomitmen dalam transparansi kesehatan pada tiap-tiap pilar tersebut," ungkapnya.
Dovy Djanas menambahkan, kegiatan ini di hadiri oleh dokter, dokter spesialis, perawat, bidan dan 16 profesi tenaga kesehatan lainnya. Peserta berasal dari 13 rumah sakit negeri dan swasta serta 19 rumah sakit dari 19 provinsi di Indonesia. "Untuk itu, marilah kita bersama-sama berkolaborasi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang diberikan dengan maskimal," tutupnya.
Workshop nasional tersebut juga turut dihadiri oleh Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dr. Sunarto M.Kes, Ketua PERSI Pusat Dr. dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS, FISQua, Dirut LAM KPRS Dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An, KIC, MARS, dan Ketua PERSI Sumbar Dr. dr. Yusirwan, Sp.B, Sp.BA(K), MARS, FISQua. YL
0 Comments