 |
| Suasana rakor BKOW yang berlangsung di Padang. kitapunya.id |
PADANG-Perempuan Indonesia harus menjadi juru damai, apalagi pada
pemilihan umum (Pemilu) serentak yang berlangsung pada 2024.
Demikian disampaikan Ketua Kongres Wanita Indonesia
(Kowani), Dr. Dra. Marlinda Irwanti,
dalam rapat koordinasi Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Sumbar, Selasa
(2/5) di Padang.
"Perempuan Indonesia harus jadi juru damai pada Pemilu
mendatang. Perempuan harus penjaga NKRI dan perempuan jangan jadi penyebar
hoaks," sebut Marlinda.
Menurutnya, dalam pemilu mendatang perempuan juga diminta
untuk mendukung caleg perempuan sebab perempuanlah yang akan menyampaikan
aspirasi berkaitan dengan kebutuhan sesama.
"Boleh beda partai, beda Presiden, tapi antar caleg
perempuan dan pemilih perempuan harus saling dukung," terang Linda.
Dalam kesempatan itu Linda meminta BKOW Sumbar membuat data
base para perempuan hebat di daerahnya. Melalui data base itu diharapkan para
partai yang akan memenuhi kuota 30 persen dari jumlah caleg, tidak sembarangan
mengusung caleg perempuan.
"Setelah data base terkumpul, BKOW harus mendatangi
KPU. Sosialisasikan BKOW punya nama perempuan hebat dan patut diusung partai. Harapannya, parta tidak lagi mengusung celeg perempuan, sekedar pemenuhan kuota semata. Hingga mengusung caleg
perempuan yang tak punya skill sama sekali. Untuk caleg perempuan, ayo miliki skill dan menjadi perempuan hebat di lingkungan sendiri dan masyarakat luas. Jika itu sudah ada, saya yakin caleg perempuan tersebut akan dipilih oleh pemilih perempuan," sebut Linda.
Linda juga mengingatkan anggota BKOW yang hadir untuk menyosialisasikan ilmu yang didapat dalam rakor.
"Jangan sampai peserta rakor foto sana foto sini tapi tak mendengar apa yang disampaikan pemateri. Mari mengembangkan diri dengan kegiatan positif hingga bermanfaat bagi masyarakat luas," terangnya.
Disebutkannya, peran organisasi perempuan menyiapkan SDM
perempuan melalui 102 organisasi perempuan, dengan total jumlah anggotanya sebanyak 90 juta
perempuan yang tersebar diseluruh Indonesia.
“Organisasi harus bersatu membuat pendidikan politik
perempuan. Kesadaran berorganisasi ini untuk satu kepentingan bersama, bukan
hanya kepentingan individu organisasinya,” sebutnya.
Ketua BKOW Sumbar, dr. Amel Amelia mengatakan pada 2024,Indonesia
memasuki tahun tahun politik. Untuk itu perlu persiapan dari seluruh elemen
terkait. Termasuk masyarakat sebagai pemilih.
"Harapan kita kaum perempuan yang duduk di
lembaga legislatif nantinya dapat mengukuhkan komitmennya dalam memenuhi dan
memperjuangkan aspirasi bersama," ujarnya.
Melalui kiprah perempuan dalam politik, dia yakin
kaum perempuan akan dapat berpartisipasi membantu pemerintah, khususnya
pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam mengantisipasi dan mengatasi
persoalan persoalan kaum perempuan. Tentunya melalui berbagai program/kegiatan
yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi, penataan sosial
budaya dan agama, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Termasuk
tindak pencegahan penyakit masyarakat dan prevalensi stunting yang mengancam
generasi penerus bangsa.
Data dari KPU Sumatera Barat, dari 65 orang
anggota DPRD Sumatera Barat hanya ada 4 orang kaum perempuan yang mengisi kursi
legislatif. Jumlah ini sangat sedikit dan cenderung menurun dari periode
sebelumnya (2014-2019), yakni ada 7 orang kaum perempuan yang duduk di
legislatif.
Adanya kecendrungan penurunan jumlah perempuan
yang berkontribusi di bidang politik, perlu kita sikapi dengan bijak agar
keterwakilan perempuan dapat kita tingkatkan sehingga dapat mengakomodasi dan
menyuarakan aspirasi kaum perempuan dalam pembangunan.
Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen
sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan dan
keadilan gender, serta belum mampu menanggapi masalah utama yang dihadapi
perempuan.
Banyak faktor yang menghambat partisipasi
perempuan dalam politik, diantaranya faktor internal yakni faktor yang berasal
dari diri perempuan itu sendiri.
Seluruh pihak, katanya perlu bahu-membahu membuka ruang
seluas-luasnya, bukan hanya kesempatan bagi perempuan untuk terlibat. Namun
juga memperoleh pengetahuan, memperluas pemahaman, dan meningkatkan
keterampilan politiknya. Sehingga kelak ketika mereka duduk di kursi-kursi kekuasaan
akan lahir kebijakan-kebijakan yang lebih responsif, inklusif dan humanis.
Sedangkan dari perpektif eksternal, kalau saja sesama perempuan, saling
mendukung, saling memotivasi, saling menginspirasi. YL
0 Comments