PADANG-Politisi Demokrat H.M Nurnas geram melihat sisa anggaran dalam APBD Sumbar 2022 mencapai Rp1,3 triliun.
Padahal waktu tinggal sepuluh hari untuk merealisasikannya. Ini akan mencatatkan sejarah di Pemprov Sumbar, Silpa terbesar.
"Data yang kita dapatkan per 14 Desember 2022, dari Rp6,639 triliun total APBD Sumbar 2022 yang mampu dibelanjakan baru Rp5,241 triliun. Dan belum direalisasikan mencapai Rp1,397 triliun. Ini angka sangat besar," kata anggota DPRD Sumbar ini kepada Singgalang, Kamis (15/12) di Padang.
Menurut dia, dengan realita itu yang jelas Gubernur Sumbar, tidak belajar dari tahun sebelumnya dan tidak menjadikan bahan evaluasi kegagalan 2021. Dimana Silpa APBD Sumbar 2021 mencapai Rp483 miliar. Dan selama 10 tahun terakhir, angka Rp483 miliar adalah Silpa terbesar.
Melihat besaran sisa anggaran dan dikaitkan waktu pelaksanaan yang kasip- sekitar 10 hari-, Nurnas memperkirakan Silpa APBD Sumbar 2022 memecahkan rekor APBD 2021.
"Apa kata masyarakat Sumbar nanti, di saat sangat butuh stimulan dan program untuk mendongkrak ekonomi mereka," sebut Nurnas anggota DPRD Sumbar tiga periode ini.
Dia menyebut fakta itu, membuktikan kurang pekanya Gubernur. Pada tahun 2011 sampai 2014 prosentase serapan sampai ke angka lebih dari 95 %. Tahun ini, di semester I saja baru terealisasi di angka 24-26 persen.
Harusnya Gubernur serius dan tegas mengevaluasi untuk menggenjot OPD. OPD yang tak becus, mesti diberi warning.
"Dulu jika OPD tidak mampu merealisasikan di atas 95 % Gubernur Sumbar saat dijabat Irwan Prayitno marah-marah. Sebab disadari dalam APBD itu ada program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya, dulu hanya 2 atau 4 OPD saja yg serapan anggaran di bawah 90 %. Sekarang? Adem-adem saja," terang Nurnas yang digelari 'Sang Kamus Berjalan'.
Nurnas menjelaskan tahun ini banyak kegiatan di Dinas Bima Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCK&TR), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA&BK), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dan Dinas Pendidikan yang tidak dapat diselesaikan.
"Ada apa ini, perlu ditelusuri. Tapi kita tunggu nanti setelah 25 Desember, berapa serapan APBD 2022," tambahnya.
Dari data yang didapatkan Singgalang, sisa anggaran terbanyak berada pada Dinas Pendidikan Rp430,6 miliar (80,59 persen), Dinas BMCK&TR Rp117,4 miliar, (68,26 persen) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp77,9 miliar (65,58 persen), dan RSUD Moh. Natsir Rp67, 5 miliar (62,52 persen).
Bahkan di program unggulan (progul) di sektor pertanian, berada di posisi terbawah. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp41,2 miliar (54, 02 persen), Dinas Peternakan dan Keswan Rp36,1 miliar (56,61 persen)
Sementara itu, Asisten II Setdaprov Sumbar Wardarusmen menjelaskan, berdasarkan rapat dengan OPD-OPD, soal realisasi belanja di masing-masing OPD rata-rata bisa mencapai 95 persen. Soalnya banyak pekerjaan dalam proses finishing dan jelang 28 Desember dibayarkan.
"Begitu pula belanja pegawai dan tunjangan kinerja (tukin) bulan ini belum dibayarkan. Mudah-mudahan tercapai apa yang menjadi target masing-masing OPD. Kita tunggu sampai 28 Desember," sebutnya
Soal Silpa APBD Sumbar 2022, Wardarusmen memperkirakan akan berkurang dari tahun sebelumnya. Bahkan taksiran dalam penyusunan APBD Sumbar 2023 yang disepakati bersama DPRD Sumbar, Silpa yang digunakan untuk pembiayaan dalam APBD Sumbar 2023 diperkirakan Rp350 miliar.
Gubernur Sumbar Mahyeldi sangat konsen mempressure dan menegaskan kepada OPD-OPD yang realisasinya. Dalam minggu, Gubernur langsung memimpin rapat evaluasi dengan seluruh OPD. EF
0 Comments