 |
| Rakor Percepatan Pemulihan Kota Padang Pascabencana Hidrometeorologi |
PADANG, KITAPUNYA.ID– Pemerintah Kota (Pemko) Padang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat koordinasi dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
Hal ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (6/3/2026).
Rakor dihadiri oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat provinsi dan kota.
Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor, pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak, hingga kebutuhan anggaran pemulihan infrastruktur.
Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kota agar pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan di Padang sebagai pusat ekonomi Sumbar.
“Padang sebagai ibu kota provinsi memegang peran strategis, dengan sekitar 25 persen aktivitas ekonomi Sumatera Barat berlangsung di sini. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan dan pembangunan antara provinsi dan kota harus terus diperkuat,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, kolaborasi ini menjadi sangat penting di tengah tantangan fiskal daerah, termasuk adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan dampak bencana yang memerlukan penanganan segera. Sinkronisasi program antara OPD provinsi dan kota diyakini dapat memaksimalkan potensi daerah sekaligus mengefisienkan penggunaan anggaran.
“Di Padang, kami juga mendukung optimalisasi pajak daerah. Ke depan, penguatan aliansi pariwisata antar-daerah akan kami dorong agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih merata,” tambah Mahyeldi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menjelaskan upaya Pemko Padang dalam mempercepat pemulihan pascabencana akhir 2025. Pemerintah kota telah menyiapkan hunian sementara (Huntara) dan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk warga terdampak.
“Saat ini sekitar 120 kepala keluarga menempati Huntara di Rumah Nelayan, Rusunawa Lubuk Buaya, dan Huntara mandiri di Pauh hasil kolaborasi berbagai pihak. Kami juga menyiapkan tiga lokasi pembangunan Huntap di eks Bumi Perkemahan Balai Gadang, kawasan Pauh, dan Simpang Haru untuk warga dengan rumah rusak berat atau hanyut,” ujarnya.
Maigus menambahkan, pemulihan infrastruktur menjadi tantangan besar. Berdasarkan data, total kerusakan mencapai sekitar Rp1,3 triliun dan kerugian mencapai Rp1,6 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun.
“Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama, dengan fokus pada perbaikan jalan, jembatan, sistem pengairan, serta sarana air bersih dan sanitasi. Kerusakan Irigasi Gunung Nago yang menyebabkan krisis air bersih di Pauh dan Kuranji serta percepatan normalisasi Sungai Batang Kuranji menjadi isu mendesak untuk mengurangi risiko banjir ke depan,” jelasnya.(def*)
0 Comments